Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja lepas dibantu warga menurunkan bantuan sosial non-tunai (BSNT) berbentuk beras kepada warga di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2021).  Foto ilustrasi:BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Pekerja lepas dibantu warga menurunkan bantuan sosial non-tunai (BSNT) berbentuk beras kepada warga di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2021). Foto ilustrasi:BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

176.987 Keluarga Terima Bansos Tunai dan Beras

Minggu, 1 Agustus 2021 | 15:26 WIB
Mikael Niman

BEKASI, investor.id   – Dinas Sosial Kota Bekasi mendata 176.987 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan sosial tunai (BST) berupa uang tunai Rp 300.000 per bulan dan bantuan beras.

“Terkait bantuan sosial dari Pemerintah Pusat di Kota Bekasi terdiri dari dua program yakni program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan sosial tunai (BST),” ujar Kepala Bagian Humas Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah, Minggu (1/8/2021).

Dia menjelaskan, PKH berjumlah 42.009 keluarga menerima bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kg. Keluarga penerima BST sebanyak 176.987 keluarga menerima bansos beras dan juga uang tunai.

“Mekanisme pendistribusian bantuan sosial beras dan tunai dilakukan oleh PT Pos Indonesia yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial,” ungkapnya.

Dia menegaskan, penyaluran bansos berjalan lancar dan terkendali, sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 460/ Kep. 532-A-Dinsos /VII /2021 tentang Pendistribusian Bantuan Sosial Beras bagi Masyarakat terdampak PPKM. Pemerintah daerah mengatur pelaksanaan pendistribusian, pendampingan dan pemantauan penyerahan bansos.      

“Apabila ada pungli dana bansos, masyarakat dapat melaporkan ke petugas kelurahan sampai kecamatan,” imbuhnya.

Langkah pertama yang akan diselesaikan dengan cara musyawarah dengan melibatkan warga penerima bansos yang menjadi sasaran pungli, tokoh masyarakat dan aparatur Pemerintah setempat.        

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN