JAKARTA- Unit Layanan Pengadaan (ULP) PT Transportasi Jakarta mengeluarkan pemenang lelang untuk beberapa pengadaan seperti Pengadaan Audit Teknologi Informasi Sistem Tiket Elektronik PT. Transportasi Jakarta dengan (Harga Perkiraan Sendiri) HPS mencapai Rp 2,175 miliar. Muncul polemik di mana lelang yang dilakukan ULP PT Transportasi Jakarta ini dianggap tidak transparan.
Jika dicermati akan tampak keganjalan yaitu bidang teknisi harusnya HPS maksimal hanya Rp 500 juta lalu direvisi menjadi Rp 700 juta dan sekarang direvisi kembali hingga mencapai Rp 2,175 miliar.
Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Development (JMD), Mahfud Latuconsina mengatakan tidak ada transparan dari pihak PT Transportasi Jakarta mengenai lelang pengadaan, untuk itu ia meminta Gubernur Anies Baswedan dan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno memperhatikan BUMD ini.
“Pak Anies dan Pak Sandi harus monitor lebih cermat. Ini kenapa harganya bisa terus berubah? Ini tidak transparan juga. Ini anggaran besar tapi kenapa kualitasnya rendah sekali semua sarana dan prasarana nya tidak memadai. Banyak mengalami masalah!,” kata Mahfud Latuconsina dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/7/2018).
Ia menilai proyek ini dengan pengadaan nilai yang cukup tinggi tapi tidak ada pengawasaan dalam mengontrol bus, armada supir bus, sarana dan prasarananya.
“Malah ada Bus Jakarta yang dikandangkan oleh petugas Dishub karena terkena Razia izin operasinya habis. Seharusnya untuk hal-hal tersebut tidak boleh terjadi, ini dapat mengganggu pengguna transportasi publik sehingga masyarakat akan semakin malas menggunakan transportasi publik,” ujar Mahfud.
Lebih lanjut, ia mengatakan harus ada restructuring untuk memperbaiki dari pengadaan hingga pengawasan Bus Transjakarta. “Hal ini harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tak boleh didiamkan,” pungkasnya. (gor)
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)
Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS
