Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menkumham Yasonna Laoly. Sumber: BSTV

Menkumham Yasonna Laoly. Sumber: BSTV

Revisi RUU MK Resmi Disahkan Jadi UU

Rabu, 2 September 2020 | 09:27 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Rapat paripurna DPR resmi mengesahkan tentang perubahan ketiga terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaksanakan di dalam rapat yang digelar Selasa (1/9).

Pengesahan itu dihadiri oleh Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Sebelum keputusan itu diambil, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU MK, Adies Kadir, menjelaskan proses dari awal hingga pengambilan persetujuan yang semakin intensif dilaksanakan sejak 25 Agustus lalu. Dijelaskannya, seluruh fraksi di DPR dan Pemerintah telah menyetujui substansi RUU itu untuk dibawa untuk pengesahan di rapat paripurna kali ini.

Selanjutnya, mewakili Pemerintah, Menkumham Yasonna Laoly, mengatakan, RUU ini telah diselesaikan pembahasannya di tingkat pertama, dengan semua memberikan persetujuan, pada 31 Agustus lalu.

Dengan disahkannya RUU ini, maka bisa menjadi landasan yuridis dari kerja serta organisasi MK, termasuk soal pengajuan, pengangkatan, hingga pemberhentian para hakim MK yang lebih baik, proporsional, dan konstitusional.

Pemerintah, kata dia, berharap ketentuan baru ini adalah wujud kepastian kemerdekaan para hakim MK dalam membuat keputusan sebagai salah satu bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman. Namun di saat bersamaan juga harus dipastikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini harus diatur agar bebas dari tirani yudikatif.

“Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution, mutlak diperlukan agar peran MK sebagai penafsir tunggal bisa maksimal sesuai harapan para pencari keadilan,” kata Yasonna.

Pokok materi yang diatur di dalam RUU MK antara lain adalah batas usia minimum dan maksimum hakim MK; persyaratan hakim MK yang berasal dari lingkungan peradilan MA; batas waktu pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya; anggota majelis kehormatan MK yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; legitimasi hakim MK yang sedang menjabat terkait dengan perubahan UU ini.

Ditegaskan oleh Yasonna, Presiden menyatakan setuju dengan perubahan ketiga atas UU MK itu. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com