Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wagub DKI Jakarta penuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kerumunan. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Wagub DKI Jakarta penuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kerumunan. Foto: SP/Joanito De Saojoao

Wagub: Ada Evaluasi Jabatan Terkait Kerumunan di Jakarta

Kamis, 26 November 2020 | 05:06 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Wakil Gubernur (Wagub) DKIJakarta Ahmad Riza Patria yang akrab disapa Ariza menyebut ada evaluasi jabatan pejabat tinggi di DKI terkait dengan kerumunan di sejumlah acara di Jakarta dalam sepekan terakhir.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rabu (25/11), jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sebanyak 130.461 kasus.

Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 119.099 dengan tingkat kesembuhan 91,3%, dan total 2.584 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,2%.

“Semua sedang dievaluasi, pertama terkait evaluasi adanya peningkatan kasus di Jakarta, kedua kit a melakukan evaluasi di antara internal kami, kekurangan kita, kelemahan kita, kita akan evaluasi,” kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/11) malam.

Terkait dengan isu yang beredar soal pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih buntut kerumunan di acara Maulid Nabi yang diselenggarakan Front Pembela Islam (FPI) dan pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Sabtu (14/11),

Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Foto: IST
Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Foto: IST

Riza juga menyebutkan hal itu masih tahap evaluasi, termasuk acaranya. “Belum sejauh itu (pencopotan, red.). Jadi, kita masih melakukan evaluasi. Nanti pada saatnya hasilnya apa akan disampaikan Pak Gubernur,” kata Ariza.

Ariza menyatakan, pihaknya tidak segan menarik “rem darurat” kembali ke Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) apabila warga Jakarta masih tidak taat terhadap protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

Dia mengimbau warga Jakarta untuk tetap di rumah apabila tidak ada hal yang mendesak dan penting terutama untuk warga yang berusia di bawah sembilan tahun dan di atas 60 tahun.

Banyak orang yang hatihati, tersembunyi dan isolasi saja masih bisa terpapar virus corona. Apalagi yang tidak hatihati dan ke sana kemari bepergian.

“Jangan sampai dua minggu ke depan terjadi peningkatan yang signifikan sehingga kami terpaksa menggunakan_ emergency break,” ujarnya.

Terkait dengan perpindahan jabatan di DKI Jakarta, diketahui Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang Sukana dimutasi sebagai penghulu di wilayah Jakarta Pusat imbas dari pelanggaran protokol kesehatan dalam hajatan putri pemimpin FPI Rizieq Shihab pada pekan lalu.

“Sukana mulai hari ini tidak lagi mendapat mandat tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Sukana dimutasi sebagai penghulu di Kemenag Jakarta Pusat,” tutur Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, melalui keterangan tertulis pada Senin (23/11).

Dia menjelaskan keputusan ini sejalan dengan komitmen Menag Fachrul Razi bahwa keluarga besar Kementerian Agama harus ketat dalam menjalankan protokol kesehatan demi menghindari penularan Covid-19 dalam melakukan pelayanan. Kamaruddin menjelaskan keputusan itu diambil setelah tim Itjen Kemenag melakukan proses investigasi. Pasalnya, Kepala KUA Tanah Abang dinilai mengabaikan ketentuan terkait dengan protokol kesehatan saat menjalankan tugas pencatatan pernikahan Muhamad Irfan dan Najwa Shihab (putri Rizieq).

Sementara itu, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 13.981 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 11.325 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.049 positif dan 10.276 negatif.

“Namun, total penambahan kasus positif sebanyak 1.273 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 224 kasus dari 1 laboratorium swasta dan 1 laboratorium RS swasta 7 hari terakhir yang baru dilaporkan.

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 147.054. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 78.892,” terang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Rabu (25/11).

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 219 kasus sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 8.778 (orang yang masih dirawat / isolasi).

Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 130.461 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 119.099 dengan tingkat kesembuhan 91,3%, dan total 2.584 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,2%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 9,5%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,3%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Pelanggar Tertib Masker

Warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum dikenakan denda di Pondok Benda, Tangerang Selatan, Senin (5/10/2020). Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum dikenakan denda di Pondok Benda, Tangerang Selatan. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat mencatat 80% dari pelanggar tertib masker selama masa penindakan operasi yustisi di wilayah itu merupakan anak muda. Angka 80% tersebut dari total jumlah pelanggar tertib masker periode April-November 2020 sebanyak 23.000 orang.

“Yang tidak pakai masker 80% anak muda,” ujar Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat di Jakarta, Selasa (24/11).

Pelanggar tertib masker, kata Tamo, kebanyakan dari lokasi wisata, seperti Kota Tua, Tamansari, atau saat penindakan di jalanan, terutama yang mengendarai mobil.

Seringkali pihaknya mendapati muda-mudi atau pengunjung lainnya di Kota Tua sengaja tak menggunakan masker dengan benar saat akhir pekan.

“Beberapa anak muda ada yang melawan, apalagi anak SMA ditindak malah ‘cengengesan.’ Saya bilang, kalau dia sih aman, tapi untuk orang lain itu tidak,” ujar dia.

Selain itu, Tamo menilai perkantoran juga merupakan lokasi rawan penyebaran Covid-19, lantaran banyak ditemukan pelanggaran tak tertib bermasker dan jaga jarak, karena menganggap enteng penyakit tersebut.

Untuk pelanggaran tersebut, Tamo mengedepankan sosialisasi dan penindakan berupa sanksi sosial atau sanksi denda administrasi.

Di luar sanksi itu, Satpol PP Jakarta Barat tidak memperkenankannya.

“Saya wanti-wanti tidak boleh ada hukuman nyanyi Indonesia Raya, hormat, enggak ada itu. Hanya dua (sanksi, red.) yang boleh yaitu kerja sosial dan denda,” ujar dia.

Diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat mengumpulkan Rp 800 juta dari sanksi administrasi yang dibayarkan pelanggar tertib masker individu di wilayah itu, sejak April hingga November 2020. Jumlah tersebut merupakan setengah lebih besar dari total sanksi administrasi yang terkumpul dari pelanggaran protokol kesehatan oleh individu dan tempat usaha. (b1/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN