Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Luhut Pandjaitan.

Luhut Pandjaitan.

Pemerintah Larang Kerumunan Libur Natal dan Tahun Baru

Selasa, 15 Desember 2020 | 13:43 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum dalam rangka  mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 pasca Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, pada Selasa (15/12/2020), kebijakan itu diambil pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, yang dilaksanakan secara virtual,  yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (14/12/2020).

Luhut  yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) meminta agar implementasi pengetatan ini berlangsung  pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Alasan yang mendasari dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah peningkatan kasus positif Covid-19 yang masih terus terjadi pasca libur dan cuti bersama, pada akhir Oktober.

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun,” ujar Luhut.

Dari provinsi-provinsi tersebut, Luhut menyebutkan bahwa tren kenaikan yang signifikan terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Kalimantan Selatan.

Secara khusus, Luhut juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home-WFH) hingga 75%.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan,” ujarnya.

Menurut Luhut, agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mall, para pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan keringanan sewa dan biaya layanan kepada para penyewa.

“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antara pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” ujarnya

Selain itu, Luhut  juga meminta agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Luhut mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring.

Luhut  meminta TNI dan Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku di masyarakat. “Ini akan didahului dengan apel akbar TNI dan Polri yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Luhut juga memberikan arahan kepada Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk mengoptimalisasi  pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).

“Pemerintah daerah saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban/rural,” ujarnya.

Dalam konteks urban/perkotaan, lanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi  WFH dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, mal sampai pukul 20.00 waktu setempat.

Sementara itu, untuk di wilayah perdesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Sedangkan, untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

“Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes cepat antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” katanya.

Pada kesempatan itu, Luhut meminta Menteri Kesehatan (Menkes), Kepala BNPB, dan Menteri Perhubungan (Menhub) untuk segera mengatur prosedurnya. “Saya minta hari ini SOP untuk penggunaan rapid test antigen segera diselesaikan,” perintahnya.

Hadir dalam Rakor virtual tersebut Menkes Terawan Agus Putranto, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, serta Pangdam dan para Kapolda.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN