Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Bambang Nilai Efektivitas Pemerintahan SBY Rendah

Senin, 31 Oktober 2011 | 10:57 WIB
Antara

JAKARTA- Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai efektivitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih rendah, meski sudah dilengkapi organisasi pemerintah yang besar dan dukungan dana APBN yang besar.

"Sebagian besar kapasitas pemerintahan Presiden SBY tidak terpakai atau 'idle' sehingga efektivitas pemerintahan SBY tetap saja rendah," katanya di Jakarta, Senin (31/10).

Bambang mencontohkan pemberantasan korupsi yang dinilainya nyaris gagal, padahal agenda besar itu didukung oleh kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belakangan, tambahnya, KPK justru menjadi bagian dari masalah karenanya terpaksa dibentuk komite etik.

Sementara itu, lanjut Bambang, rasa keadilan rakyat justru tercabik-cabik karena komitmen penegakan hukum sarat praktik tebang pilih.

"Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) praktis menjadi macan ompong, karena tidak jelas apa yang dikerjakan Satgas ini," katanya.

Sementara uang negara habis untuk membiayai dan memberikan fasilitas orang-orang yang terlibat di satgas tersebut.

Sedangkan dalam hal pengeloaan anggaran pembangunan terbilang buruk, ditandai oleh lambannya penyerapan anggaran belanja dalam beberapa tahun belakangan ini. Hingga September 2011, realisasi anggaran belanja baru 54%.

"Entah kenapa persoalan ini menjadi berlarut-larut, padahal presiden telah beberapa kali melakukan rapat kerja dengan para menteri, para gubernur dan para kepala pemerintah daerah," kata Bambang.

Di sisi lain kinerja di sektor ekonomi terkesan kontradiktif. Sebab, sekali pun pertumbuhan ekonomi tinggi, pertumbuhan itu tidak bertransmisi pada kesejahteraan rakyat.

"Kontradiktif karena di tengah pertumbuhan yang tinggi itu, jumlah warga miskin dalam tiga tahun terakhir justru bertambah 2,7 juta jiwa," kata Bambang.

Sementara potensi kemandirian ekonomi rakyat yang begitu besar pun sudah dirusak oleh kebijakan impor yang kebablasan alias tak terkendali. Pasar dalam negeri saat ini sarat dengan produk impor, sementara produk lokal berkualitas tinggi dibiarkan kehilangan daya saingnya. Akibatnya, jutaan unit bisnis berskala UMKM berada dalam kondisi hidup segan mati tak mau.

Padahal, tambah Bambang, selain kementerian dan sejumlah badan ad hoc, alat kelengkapan presiden sudah ditambah dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Komite Ekonomi Nasional, UKP4 hingga Satgas PMH. Kelengkapan ini harusnya menggambarkan besarnya kapasitas pemerintahan SBY.

Namun, mengacu pada aneka persoalan strategis yang mengemuka dewasa ini, publik paham sebagian dari kapasitas pemerintahan ini idle .

"Publik memang sudah merasakan bahwa efektivitas pemerintahan ini rendah," kata Bambang.

Menurut Bambang penyebab utamanya adalah rendahnya koordinasi. Kelemahan yang satu ini terlihat sangat menonjol ketika pemerintah begitu lamban merespon kasus rangkaian ledakan kompor gas, minimnya langkah-langkah pengendalian impor hingga kebingungan dalam penanggulangan bencana.

"Berlarut-larutnya konflik di Papua dan buruknya persiapan pelaksanaan pesta olahraga Sea Games 2011 di Palembang Menjadi contoh terkini tentang rendahnya efektivitas pemerintahan ini," kata Bambang.

Bambang menyarankan agar kapasitas pemerintahan ini bisa terpakai seluruhnya, presiden harus lebih intens mengendalikan para menteri.

"Setidaknya, presiden bisa membantu dan mendorong para menteri dan pejabat tinggi negara lainnya meningkatkan efektivitas koordinasi," kata Bambang Soesatyo.(ant/hrb)

Editor : herry barus (herrybarus@yahoo.com.au)

BAGIKAN