JAKARTA, investor.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan pihaknya menolak impor beras karena impor hanya akan mencoreng muka Presiden Jokowi dan PDIP. Padahal ada cara lain,
Menurut Hasto, sikap PDIP menolak impor beras bukan tanpa alasan. Karena sejak 1 tahun lalu, PDIP bahkan telah memelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras yang dilakukan oleh struktural Partai, eksekutif dan legislatif Partai.
Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun, dan lain-lain.
"Karena Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," kata Hasto, Senin (22/3/2021).
Bagi PDIP, keputusan Menteri Perdagangan berarti melupakan basis politik Presiden Joko Widodo dan PDIP dari pertani. Selain itu, impor itu juga sangat tidak tepat mengingat perekonomin nasional sedang tertekan akibat pandemi.
"Impor hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memroduksi pangan tersebut. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara," ulas Hasto.
Selain mendorong diversifikasi pangan, PDIP juga mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional secara swadaya masyarakat.
Kader partai diberi tugas untuk memberi teladan serta mengajak simpatisan dan masyarakat luas untuk secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras. Sehingga konsumsi beras yang digantikan oleh makanan lain sekitar 5%.
"Jumlah tersebut kelihatan sepele, tapi itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Kalau ini terjadi maka, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir beras," ulas Hasto.
Hasto mengatakan, bagi pihaknya, cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa.
"Terkadang kita dijajah oleh cara berpikir yang terlalu pragmatis sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor. Diperlukan cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan: dari importir menjadi eksportir beras," ulasnya.
Maka PDIP mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan menjadi beban presiden.
"Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," pungkas Hasto.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)
Sumber : BeritaSatu.com
Berita Terkait
