Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia atau Mayday Sabtu, 1 Mei 2021.

Aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia atau Mayday Sabtu, 1 Mei 2021.

AKSI DEMO MAY DAY,

Buruh Nilai DPR Kurang Peka Nasib Buruh

Sabtu, 1 Mei 2021 | 16:50 WIB
Bayu Marhaenjati

JAKARTA, investor.id  - Masa buruh dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia atau Mayday, Sabtu (1/5/2021) mengritik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai kurang peka terhadap nasib buruh.

"Kita juga mengritik DPR yang kurang peka terhadap apa yang buruh sampaikan. DPR begitu peka terhadap apa yang menjadi kekhawatiram dari pengusaha, tetapi di satu sisi DPR tidak mau mendengarkan apa yang buruh sampaikan," ujar Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi, di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha arah ke Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (1/5/2021).

Rusdi menyampaikan, buruh meminta Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh, secara substansi mengurangi perlindungan terhadap kerja dari kaum buruh, berkurangnya kualitas job protection, berkurangnya kualitas dari income atau pendapatan, dan berkurangnya kualitas dari jaminan sosial Indonesia dicabut.

"Padahal ketiga poin itu adalah parameter dari sebuah kesejahteraan. Ketika job protection itu dihilangkan atau dikurangi kualitasnya, ketika income security juga dikurangi kualitasnya, ketika sosial seluruhnya dikurangi kualitasnya, maka kesejahteraan kaum buruh pun akan hilang, termasuk juga kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Nah, karena itu kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi dan juga pemerintah untuk mencabut Undang-undang Omnibus Law," ungkapnya.

Rusdi menyampaikan, massa buruh berharap ada perwakilan buruh yang diterima oleh Istana Merdeka.

"Kita ingin mengingatkan pemerintah agar ketika membuat sebuah undang-undang, dasarnya adalah konstitusi bukan dasarnya karena desakan-desakan pihak dari pengusaha-pengusaha atau pun korporasi asing. Sementara satu sisi pengusaha didengar, tapi kemudian suara buruh tidak didengar atau diabaikan," katanya.

Rusdi menuturkan, massa buruh tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam menjalankan aksi baik di Jakarta maupun di daerah dan di dalam pabrik.

"Karena kita menganggap Covid adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita meminta aparat keamanan untuk tidak melarang, diatur kita setuju, tapi kalau dilarang kita tidak setuju. Diatur kita setuju bahwasannya kita harus menjaga Covid kita setuju. Bahkan kita pun teman-teman melakukan swab antigen untuk aksi pada hari ini," katanya.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, aksi unjuk rasa terlihat kondusif. Massa tetap berupaya mengedepankan protokol kesehatan dengan saling menjaga jarak ketika berbaris dan memakai masker.

Massa nampak membawa spanduk bertuliskan tuntutan dan mengibarkan bendera di depan mobil komando.

Sebelum turun ke jalan menyuarakan aspirasinya, massa buruh juga telah menjalani tes swab antigen. Polda Metro Jaya, mendirikan sejumlah posko kesehatan di sekitar lokasi demo.

Ratusan personel Polri juga terlihat melakukan pengamanan di sekitar aksi unjuk rasa. Beberapa mobil taktis seperti Baracuda dan Water Canon terparkir di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Sementara itu, polisi telah memberlakukan rekayasa lalu lintas atau pengalihan arus di Jalan Medan Merdeka Barat, sekitar pukul 14.00 WIB.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN