Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). Foto BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). Foto BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

KPK Minta PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan RJ Lino

Kamis, 20 Mei 2021 | 10:51 WIB
Fana Suparman

JAKARTA, investor.id  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino.

Permintaan itu disampaikan KPK menanggapi gugatan yang diajukan RJ Lino atas proses penyidikan dan penahanan yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

"KPK memohon pada Hakim Praperadilan untuk memutus menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan termohon untuk seluruhnya. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka RJL (RJ Lino) sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 43/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (20/5/2021).

PLt Jubir KPK Ali Fikri. Sumber: BSTV
PLt Jubir KPK Ali Fikri. Sumber: BSTV

KPK meyakini proses penyidikan dan penahanan RJ Lino terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit QCC telah sah secara hukum. Dalam tanggapannya, KPK menyebut informasi terkait dugaan perbuatan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II tahun 2010 oleh RJ Lino, diperoleh KPK melalui unit pengaduan masyarakat pada 5 Maret 2014 yang kemudian ditindak lanjuti ke tahap penyelidikan.

Dalam proses penyelidikan itu, KPK telah melakukan meminta keterangan 18 orang termasuk RJ Lino dan Ahli ITB serta Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK serta dilakukan analisa mendalam pada berbagai dokumen terkait.

"Dilakukan pula beberapa kali gelar perkara atau ekspose mengenai perkembangan penyelidikan di hadapan Pimpinan KPK dan Pejabat Struktural di Kedeputian Penindakan sehingga disepakati telah ditemukannya adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan TPK dalam pengadaan tiga unit QCC di PT Pelabuhan Indonesia II Tahun 2010," paparnya.

Dalam proses penyidikan, sejak 2016 hingga 2021, KPK telah memeriksa 77 orang saksi termasuk pemeriksaan Ahli Kerugian Negara dari BPK RI dan Ahli penghitungan HPP QCC dari ITB.

Untuk keperluan penyidikan, Tim Penyidik pun telah menyita berbagai barang bukti berdasarkan Izin Penyitaan Dewas KPK dan dibuatkan dalam Berita Acara Penyitaan. Kemudian, kata Ali, KPK menahan RJ Lino berdasarkan aturan hukum pada 26 Maret 2021.

"Dan KPK memberitahukan kepada pihak keluarga," katanya.

Terkait kerugian keuangan negara, KPK telah memperoleh nilai kerugian negara yang nyata dan pasti berdasarkan surat dari Institut Teknologi Bandung terkait Laporan Investigasi teknis perhitungan Harga Pokok Produksi QCC PT Pelindo II Pelabuhan Palembang, Panjang, dan Pontianak dan Surat Badan Pemeriksa Keuangan perihal penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pengadaan QCC Tahun 2010 pada PT Pelabuhan Indonesia II dan instansi terkait lainnya.

Dalam surat itu, BPK pada pokoknya menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengadaan tiga unit QCC tahun 2010 pada PT Pelindo yang mengakibatkan kerugian negara. KPK juga meminta bantuan Tenaga Ahli Accounting Forensic yang disimpulkan melalui Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan tiga unit QCC pada PT Pelindo II Tahun 2010 tertanggal 6 Mei 2021.

"Yang pada pokoknya menyampaikan ada kerugian negara yang timbul sebesar US$1.974.911,29 atau setara dengan Rp17.799.875.456,77 (Kurs BI tanggal 27 April 2010, USD1 = 9.013,00)," kata Ali.

Atas dalil-dalil tersebut, selain meminta PN Jaksel menolak gugatan RJ Lino atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut, KPK juga meminta Hakim tunggal PN Jaksel menyatakan penyidikan atas diri RJ Lino adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.  KPK juga meminta Hakim menyatakan penahanan atas tersangka RJ Lino adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat. 

"Menyatakan seluruh tindakan dalam penyidikan perkara a quo adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan mengikat," kata Ali.

Diketahui, RJ Lino meminta Hakim PN Jaksel untuk mengabulkan seluruh permohonan gugatan praperadilan yang diajukannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan ini diajukan RJ Lino terkait langkah penyidikan yang dilakukan KPK atas kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat Lino sebagai tersangka. RJ Lino pun meminta Hakim PN Jaksel untuk memerintahkan KPK melepaskannya dari rumah tahanan. 

Dalam gugatannya, tim kuasa hukum RJ Lino meminta Hakim untuk menyatakan proses penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah. Hal ini lantaran Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus PT Pelindo II diterbitkan sejak dimulainya proses penyidikan, sesuai Sprindik KPK pada 15 Desember 2015 atau sudah lebih dari lima tahun. Atas dasar itu, kubu RJ Lino menilai KPK tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) juncto Pasal 70C UU Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam kasus ini, KPK menduga RJ Lino melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II. Setelah lima tahun menyandang status tersangka, RJ Lino ditahan KPK pada pada Jumat (26/3/2021).  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN