Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Sumber: BSTV

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Sumber: BSTV

Mahfud Ungkap Rencana Pemerintah Bentuk Omnibus Law Bidang Digital

Selasa, 8 Juni 2021 | 21:42 WIB
Fana Suparman

JAKARTA, investor.id   - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap rencana pemerintah membentuk omnibus law bidang digital. Omnibus Law itu bakal mengatur seluk beluk dunia digital yang belum diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa diantaranya mengenai perlindungan data pribadi dan data konsumen, termasuk keamanan transaksi elektronik.

"Terkait dengan perkembangan digital di seluruh dunia sekarang ini, kita itu sekarang akan menyiapkan satu rancangan UU yang mencakup banyak hal yang belum dicakup oleh enam hal tadi yang hanya menyangkut ujaran kebencian, bohong, judi, kesusilaan, penghinaan, fitnah, di luar itu kan masih banyak. Perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik ini meskipun namanya UU Transaksi dan elektronik ini kan tidak ada transaksi dalam arti uang, transaksi berita iya disitu. Nanti itu akan diatur semua melalui suatu UU yang lebih komprehensif," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Youtube Kemenko Polhukam, Selasa (8/6/2021).

Mahfud mengatakan, kebutuhan akan regulasi yang komprehensif di bidang digital diperlukan mengingat perkembangan dunia internasional. Berdasarkan pemaparan dari Badan Intelijen Negara (BIN), kata Mahfud, dunia digital menjadi area yang dapat membahayakan keamanan negara dan keamanan masyarakat.

"Tentang undang-undang komprehensif itu benar jadi kita akan membuat undang-undang perlindungan keamanan dan perlindungan masyarakat dari perkembangan digital. Seperti saya katakan tadi, BIN menemukan banyak hasil intelijen yang memang banyak hal-hal yang membahayakan negara, membahayakan masyarakat juga, bahkan ada klaster-klaster apa yang sebenarnya memproduksi hoax itu sudah terpetakan semua sehingga nanti akan dimasukkan di dalam sebuah undang-undang," papar Mahfud.

Namun, karena bersifat komprehensif, Mahfud mengatakan, pembentukan omnibus law di bidang elektronik ini membutuhkan waktu. Apalagi terdapat sejumlah aturan perundang-undangan terkait elektronik yang bersifat sektoral.

"Ada Undang-undang PDP (Perlindungan Data Pribadi) yang sedang dibahas, ada Undang-undang Keamanan Siberia, ada Permen ada peraturan Kepala BSSN, ada peraturan undang-undang tentang pencucian uang. Itulah semua kita atur nah ini nanti mau diintegrasikan di dalam sebuah aturan sambil menunggu diundang-undangkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru karena di situ induknya nanti baru kita membuat undang-undang yang lebih teknis," papar Mahfud.

Untuk jangka pendek, kata Mahfud, pemerintah sedang fokus mendorong revisi terbatas terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Terdapat empat pasal dalam UU ITE yang akan direvisi, yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 39 serta ditambah satu pasal tambahan, yakni Pasal 45 C. Revisi terbatas ini dilakukan untuk menghilangkan multitafsir dan pasal karet yang belakangan kerap disuarakan masyarakat terkait implementasi UU ITE.

"Menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet, dan menghilangkan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi kata masyarakat sipil diskriminasi kriminalisasi, makanya kita perbaiki. Tanpa mencabut UU itu karena UU itu masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi kita lewat dunia digital ya," katanya.

Mahfud mengatakan, terdapat enam persoalan yang diatur dalam pasal-pasal itu, yakni ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, perjudian, kesusilaan, fitnah, pencemaran dan penghinaan.

Dalam revisi itu, kata Mahfud, pemerintah menambah kalimat dan memperjelas maksud dari istilah-istilah yang ada di dalam undang-undang itu sehingga tidak multitafsir.

"Jadi kita tidak memperluas UU itu tapi undang-undangnya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu, yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang," kata Mahfud.

Proses revisi UU ITE, kata Mahfud saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk proses sinkroninasi. Nantinya, draf revisi akan dimasukan dalam proses legislasi di DPR.

"Selesai ini laporan ke Presiden dan ini nanti akan dimasukkan melalui proses legislasi, akan dikerjakan oleh Kemkumham untuk penyerasian atau untuk penyerasian atau sinkronisasi dan dimasukan ke proses legislasi berikutnya," katanya.

Tim Kajian UU ITE telah melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah yang melibatkan enam lembaga, yakni Kemkominfo, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kemkumham.

Selain itu, Tim Kajian juga melibatkan pelapor, terlapor, akademisi, praktisi, insan pers, hingga aktivis demokrasi. Selain kajian untuk merevisi UU ITE, Tim Kajian UU ITE juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi mengenai kajian untuk kriteria implementasi. Hasil dari kajian tersebut akan menjadi pedoman dalam penanganan kasus terkait UU ITE yang akan ditandatangani Kapolri, Jaksa Agung dan Menkominfo.

"Itu sambil menunggu revisi UU, itu bisa dijadikan pedoman agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kalau itu ada. Baik di pusat maupun di daerah," katanya.    

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN