Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tjahjo Kumolo. Foto: IST

Tjahjo Kumolo. Foto: IST

Menteri PAN-RB Wajibkan ASN Terlibat Aktif Penanganan Covid-19

Senin, 5 Juli 2021 | 19:11 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mewajibkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) terlibat aktif dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 serta menyukseskan program vaksinasi nasional.

“ASN harus bergotong-royong bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat di mana pun berada. Karena sesuai arahan Presiden dan Wapres, TNI, Polri, dan ASN harus terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19, khususnya saat PPKM [Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat] Darurat ini,” kata Tjahjo seperti dilansir laman Sekretariat Negara,  Senin (5/7/2021).

Ia mengatakan, ASN juga wajib berperan penting dan menjadi teladan dalam kepatuhan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat.

“Termasuk aktif menggerakkan dan mengorganisasikan masyarakat dan lingkungan ASN masing-masing untuk taat pada instruksi pemerintah pusat dan daerah serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Disebutkan, Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengatur sistem kerja ASN selama PPKM Darurat Jawa-Bali.

Kebijakan itu, lanjutnya, tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Pada Masa PPKM

Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
Menurut Tjahjo, meski pemberlakuan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali,  ASN harus tetap produktif dalam melayani masyarakat.

“Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan. Dalam PPKM Darurat, apabila tidak ada tugas yang mendesak di kantor, ASN harus tetap produktif bekerja dari rumah dan menjadi contoh keteladanan proaktif di lingkungan masing-masing,” katanya.

Dalam penyesuaian sistem kerja, pegawai ASN yang bekerja di sektor nonesensial di wilayah PPKM Darurat wajib menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal atau work from home (WFH) secara penuh atau 100%. Untuk instansi pemerintah yang layanannya berkaitan dengan sektor bersifat esensial, jumlah ASN yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) maksimal 50%.

Sementara, untuk layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, instansi pemerintah dapat menugaskan pegawainya untuk WFO maksimal 100%.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN