Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra. Sumber: BSTV

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra. Sumber: BSTV

DKI Catat 1,2 Juta Permohonan STRP Diajukan Perusahaan

Rabu, 14 Juli 2021 | 14:42 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id  - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan kurang lebih 1,2 juta permohonan surat tanda registrasi pekerja (STRP) yang diajukan perusahaan di Jakarta. Data ini diajukan sejak 5 Juli hingga 14 Juli 2021.

"Perusahaan mengajukan STRP kolektif dengan jumlah pekerja yang beragam dari 5 sampai dengan 20 pekerja dan satu perusahaan bisa mengajukan berulang setelah permohonan disetujui atau ditolak petugas. Total STRP pekerja yang diajukan perusahaan sebanyak 1.206.098 permohonan," ujar Benni dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).

Dari jumlah tersebut, kata Benni, sebanyak 794.476 STRP pekerja telah diterbitkan, 408.685 permohonan STRP ditolak dan 2.937 permohonan STRP untuk pekerja masih dalam proses.

"Permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis perizinan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku," tandas dia.

Lebih lanjut Benni mengatakan, total yang mengajukan permohonan STRP selama PPKM darurat adalah 136.448 permohonan dengan perincian sebanyak 134.927 permohonan STRP perusahaan atau Kolektif di sektor esensial dan kritikal dan sebanyak 1.521 permohonan STRP perorangan kategori kebutuhan mendesak.

"Dari 136.448 permohonan itu, sebanyak 119.183 permohonan disetujui, sebanyak 1.051 permohonan masih dalam proses penelitian administrasi dan teknis karena baru saja diajukan pemohon dan 16.214 permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis perizinan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku," jelas Benni.

Benni juga menyampaikan lonjakan permohonan STRP terjadi pada hari selasa 13 Juli 2021 tercatat 67.177 permohonan STRP yang diajukan atau 8 kali lipat dari rata-rata permohonan pada hari-hari sebelumnya.

“Selasa kemarin terjadi lonjakan permohonan 8 kali lipat dari biasanya, namun demikian kami bisa mengatasi lonjakan tersebut dengan telah menyelesaikan 98% permohonan STRP yang diajukan” tutur Benni

Berdasarkan data penanggung jawab perusahaan atau badan usaha, tercatat 5 sektor terbanyak yang mengajukan STRP, yakni 15.074 di sektor keuangan dan perbankan, sebanyak 11.916 di sektor makanan dan minuman serta penunjangnya,  10.588 di sektor kesehatan, 9.675 di sektor logistik, transportasi dan distribusi, serta 9.450 di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

“Rekapitulasi data perusahaan yang mengajukan STRP akan ditembuskan atau disampaikan secara berkala ke Dinas Teknis terkait untuk dilakukan pengendalian dan pengawasan PPKM darurat Covid-19 di Jakarta” imbuh Benni.

Sementara itu, 1.521 permohonan STRP perorangan kategori kebutuhan mendesak, dengan perincian 680 permohonan kunjungan duka keluarga, 553 permohonan untuk kunjungan keluarga sakit, serta 288 permohonan kepentingan mendesak Ibu hamil dan persalinan.

Benni juga mengungkapkan layanan permintaan informasi dan penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga mengalami lonjakan pemohon terkait STRP DKI Jakarta yang dilayani melalui Call Center 1500164, Live Chat melalui pelayanan.jakarta.go.id, Media Sosial @layananjakarta, dan Penyuluhan Daring melalui surat elektronik ke alamat email komunikasiinformasi.dpmptsp@jakarta.go.id.

“Tercatat 6.477 pemohon telah terlayani dengan baik terkait permintaan informasi dan penyuluhan seputar STRP DKI Jakarta” ujar Benni.

Benni menegaskan bahwa STRP tidak berlaku bagi pegawai/non-pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga atau instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah (TNI, Polri, Bank Indonesia dan OJK) dan tenaga kesehatan serta urusan mendesak penanganan pandemi (distribusi gas oksigen, pengantaran peti jenazah, dll).

“Bagi pegawai BUMN dan BUMD tetap memerlukan STRP yang diajukan secara kolektif oleh badan usaha. Sementara bagi tenaga kesehatan di wilayah DKI Jakarta cukup menunjukkan Surat Izin Praktek (SIP) yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta kepada petugas gabungan di lapangan,” pungkas Benni.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN