Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Widyawati, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes. Sumber: BSTV

Widyawati, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes. Sumber: BSTV

Ini Respons Kemkes Soal Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta

Jumat, 17 September 2021 | 23:38 WIB
Fatima Bona

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara Jakarta. Kelimanya yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Merespons hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemkes) Widyawati mengatakan,  hingga saat ini Kemkes masih berkoordinasi dengan pihak tergugat lainnya. “Berkoordinasi dengan pihak tergugat lainnya dan mendapatkan amar keputusannya,” kata  Widyawati saat dihubungi  Beritasatu, Jumat (17/9/2021).

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata yang diajukan Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) terkait polusi udara Jakarta dan sekitarnya. Hakim menyatakan para tergugat dalam perkara ini, melakukan perbuatan melawan hukum terkait penanganan polusi udara.

Para tergugat dalam perkara ini adalah Presiden Joko Widodo (tergugat 1), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (tergugat 2), Menteri Dalam Negeri (tergugat 3), Menteri Kesehatan (tergugat 4), dan Gubernur DKI Jakarta (tergugat 5). Selain itu, tercantum turut tergugat yakni Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

“Dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum,” ujar Hakim Ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021).

Para tergugat melanggar Pasal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masing-masing tergugat juga dihukum majelis hakim untuk melakukan perbaikan kualitas udara.

Tergugat 1 (Presiden Joko Widodo) dihukum untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tergugat 2 (Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar) dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI (Anies Baswedan), Gubernur Banten (Wahidin Halim) dan Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Tergugat 3 (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) dihukum untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja tergugat 5 (Gubernur DKI) dalam pengendalian pencemaran udara.

Tergugat 4 (Menteri Kesehatan) dihukum untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI yang perlu dicapai sebagai dasar petimbangan tergugat 5 (Gubernur DKI) dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Tergugat 5 (Gubernur DKI Jakarta) dihukum melakukan pengawasan ketaatan dan menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Selain itu, tergugat 5 dihukum menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat dan menetapkan baku mutu ambien daerah untuk Provinsi DKI yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi berdssarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hakim juga minta para tergugat menetapkan status mutu ambien daerah tiap tahun dan mengumumkan ke masyarakat serta menyusun dan mengimplementasikan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran secara terfokus tepat sasaran dan melibatkan organisasi publik.

“Menolak gugatan penggugat untuk sebagian dan selebihnya, menghukum para tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp 4,255 juta,” pungkas Hakim Saifuddin.

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN