Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dalam kunjungan ke Pemprov Kaltim, Ketua KPK H Firli Bahuri meminta pemprov melakukan revisi rencana kerja tahunan yang berprioritas pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam kunjungan ke Pemprov Kaltim, Ketua KPK H Firli Bahuri meminta pemprov melakukan revisi rencana kerja tahunan yang berprioritas pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Firli: KPK Hadir Perkuat Tata Kelola Pemprov Kaltim dan Partisipasi Masyarakat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 22:02 WIB
Primus Dorimulu (primus@investor.co.id)

Jakarta, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi terus berupaya membangun hubungan kerja yang harmonis antara pihak legislatif, eksekutif, dan KPK. Dalam kunjungan ke Pemprov Kaltim, Ketua KPK H Firli Bahuri meminta pemprov melakukan revisi rencana kerja tahunan yang berprioritas pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kami terus berupaya membangun hubungan kerja yang harmonis antara pihak legislatif, eksekutif, dan KPK, terutama kementerian dan lembaga dengan KPK, sehingga upaya pelaksanaan tugas-tugas sesuai UU No 19 Tahun 2019 Pasal 6 huruf a, b, dan c bisa terlaksana optimal," katanya dalam keterangan tertulis usai membuka Bimtek Dikmas bertajuk "Mewujudkan  Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Berintegritas dengan Pelibatan Peran Serta Masyarakat", di Kota Balikpapan, Kaltim, pada Rabu 13 Oktober 2021.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalimatan Timur H Isran Noor, ketua DPRD Pemprov Kalimantan Timur, kapolda, pangdam, bupati, walikota, kejati dan 50 LSM OKP se-Kalimantan Timur.

Ia mengatakan, aspek pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian KPK. "Atas pencapain kerja sama Pemprov Kaltim dengan KPK ini, saya menyampaikan apresiasi dan selamat. Saya tahu Pemprov Kaltim memiliki sejumlah prestasi seperti angka kemiskinan 6,64 persen, di bawah angka nasional 10,19 persen. IPM juga cukup menggembirakan sebesar 76,24, di atas angka nasionsl 71,94. Income per kapita Kaltim sebesar Rp 161,3 jt, di atas income perkapita nasional Rp  59,1 juta. Adapun angka gini ratio Kaltim 0,334, lebih baik dari angka nasionsl 0,384. KPK berharap para kepala daerah melakukan upaya-upaya untuk membangun program guna terwujudnya tujuan negara, dan itu perlu kerja keras dari segenap anak bangsa," kata Firli.

Firli juga mengatakan Pemprov Kaltim perlu memberi perhatian pada angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi yang masih tinggi, di atas angka nasional. 

"Seiring masukan yang diberikan KPK kepada Pemprov Kaltim, kami juga menyampaikan tujuan mulia dari hubungan kerja sama ini. Apa yang tercapai hari ini adalah bagian dari Trisula Pemberantasan Korupsi dan telah membawa kita semua lebih dekat pada tujuan negara, yang sesuai dengan alinea 4 Pembukaan UUD RI 1945, serta tujuan dan tugas pokok KPK sebagaimana tercantum dalam UU No 19 Tahun 2019," urai Ketua KPK dalam sambutannya.

KPK memandang sinergitas KPK dengan eksekutif, legislatif, kementerian dan lembaga akan secara signifikan menutup celah-celah korupsi. 

"Kerja keras KPK untuk membebaskan negara dari praktik-praktik korupsi akan dilakukan dengan strategi trisula pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Strategi pertama adalah pendidikan masyarakat, yang dilakukan agar penyelenggara pemerintahan atau masyarakat tidak ingin melakukan korupsi. Kedua, untuk pencegahan diupayakan dengan perbaikan sistem yang menutup celah serta peluang melakukan korupsi. Ketiga, strategi penindakan yang profesional yang merupakan jurus terakhir, agar semua pihak belajar dan takut menanggung akibat jerat kekuatan hukum.

"Penindakan tidak hanya bertujuan pemidanaan, KPK saat ini akan sangat mengejar penyelamatan kerugian negara (asset recovery). Kami minta masyarakat bersama KPK turut mengawasi seluruh tata kelola pemerintahan dan setiap individu yang berkuasa di Pemprov Kaltim. Karena peran serta masyarakat adalah kunci utama pemberantasan korupsi di Indonesia", tutur Ketua KPK.

 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN