Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Presiden Joko Widodo. Sumber: BSTV

Survei SMRC: Masyarakat Tidak Setuju Jokowi Jadi Capres Periode Ketiga

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:53 WIB
Lenny Tristia Tambun

JAKARTA - Direktur Eksekutif Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas mengatakan mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya.

“Ada sebanyak 62% responden yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju Presiden Jokowi maju lagi untuk ketiga kalinya,” kata Sirajuddin Abbas dalam penyampaian rilis survei SMRC tentang Update Opini Publik Tentang Amandemen UUD 1945 secara virtual, Jumat (15/10/2021).

Responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju lebih sedikit, yaitu sebesar 34% dan yang tidak menjawab 4%. Kalau melihat tren masyarakat yang menyatakan tidak setuju Jokowi kembali menjadi calon presiden pada 2023 mengalami peningkatan dari 53% menjadi 62%.

“Pada tingkat dasar, 84% publik ingin presiden 2 periode saja. Tapi ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali menjadi calon pada 2024, pendukung 2 periode saja cukup banyak yang goyah,” ujar Sirajuddin Abbas.

“Sehingga tidak lagi 84% yang menolak Jokowi kembali menjadi calon meskipun yang menolak Jokowi menjadi calon tetap mayoritas (62%). Jadi ada efek Jokowi terhadap sikap Jokowi,” sambung Sirajuddin Abbas.

Lebih lanjut, Sirajuddin menyebutkan mayoritas warga atau sebanyak 81% menginginkan Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.

“Hanya 10% yang ingin Presiden bekerja menurut GBHN/PPHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR. Sementara yang tidak punya sikap 9%,” papar Sirajuddin Abbas.

Sirajuddin juga menerangkan jumlah warga yang ingin Presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN/PPHN naik dari 75% pada survei Mei 2021 menjadi 81% pada survei September 2021.

“Mayoritas warga pada setiap massa pemilih partai, massa pemilih capres 2019, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan seluruh lapisan demografi tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945,” ungkap Sirajuddin Abbas.

Sirajuddin menerangkan populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum. Dari populasi itu, dipilih secara random (multistage random sampling) kepada 1.220 responden dengan response rate 80% atau sebanyak 981. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara pada 15 sampai 21 September 2021. Adapun margin of error survei ini sebesar 3,19% dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN