disini
Satgas BLBI Sita Tanah 124 Ha Aset PT Timor Putra Nasional
 Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rionald Silaban, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Satgas BLBI

Rionald Silaban, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Satgas BLBI

Satgas BLBI Sita Tanah 124 Ha Aset PT Timor Putra Nasional

Senin, 8 November 2021 | 12:27 WIB
Bayu Marhaenjati (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id  - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk terus menyita aset obligor dan debitur yang belum memenuhi kewajibannya. Seluas 124 hektar tanah jaminan aset milik PT Timor Putra Nasional (TPN) disita Satgas BLBI, Jumat pekan lalu.

"Arahan pak Menko sebagai pengarah kami di Satgas, agar kami meneruskan penyitaan terhadap obligor dan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Suatu hal yang penting juga sebagaimana disampaikan pak Menko ini mengenai azas keadilan, di masa lalu ada obligor dan debitur yang sudah memenuhi kewajibannya sehingga adalah tugas kami untuk mengejar yang belum memenuhi kewajibannya," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, selaku Ketua Pelaksana Satgas BLBI, Senin (8/11/2021).

Advertisement

Dikatakan Rionald, dalam pelaksanaan mengejar kewajiban obilogor dan debitur, Satgas BLBI telah menyita lahan 124 hektar milik PT TPN, di Karawang, Jawa Barat, Jumat (5/11/2021) kemarin.

"Saat ini penilaiannya sedang dilakukan. Mudah-mudahan nilainya bisa keluar dalam minggu ini, namun perkiraan yang ada seandainya itu Rp 500.000 per meter, maka sekitar Rp 600 miliar. Kalau itu Rp 1.000.000, maka itu Rp 1,2 triliun. Tapi saya tidak ingin menyimpulkan saat ini berapa hasil penilaiannya karena kami menunggu hasil dari penilaian," ungkapnya.

Satgas BLBI, telah melakukan penyitaan empat aset jaminan kredit debitur PT TPN dan Bank Dagang Negara (BDN). Penyitaan aset jaminan PT TPN ini sesuai dengan: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 250/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. juncto putusan Pengadilan Tinggi Nomor 249/PDT/2015/PT.DKI juncto putusan Kasasi Nomor 2711 K/PDT/2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 796 PK/PDT/2018 tanggal 30 November 2018, memenangkan Bank Mandiri dan Menteri Keuangan.

Kemudian, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 928/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. juncto putusan Pengadilan Tinggi 

Nomor 123/PDT/2007/PT.DKI juncto Putusan Kasasi Nomor 719 K/PDT/2008 juncto putusan Peninjauan Kembali Nomor 530 PK/PDT/2009 juncto putusan Peninjauan Kembali Nomor 716 PK/PDT/2017, tanggal 13 Desember 2017, memenangkan Menteri Keuangan.

Atas kedua putusan tersebut, maka perjanjian perdamaian antara PT Vista Bella Pratama dengan Menteri Keuangan tanggal 27 November 2008, telah dianggap sah, sehingga utang PT TPN kembali menjadi hak tagih Kementerian Keuangan. Melalui pertimbangan ini, maka hak tagih negara kepada PT TPN kembali menjadi milik negara.

Upaya penyitaan dan pemasangan plang sita atas empat aset jaminan kredit PT TPN dimaksud merupakan tindak lanjut atas upaya Satgas BLBI. Keempat aset tersebut adalah:

a. Tanah seluas 530.125,526 meter persegi yang terletak, di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors.

b. Tanah seluas 98.896,700 meter persegi yang terletak, di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

c. Tanah seluas 100.985,15 meter persegi yang terletak, di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors.

d. Tanah seluas 518.870 meter persegi yang terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang, sebagaimana 

SHGB Nomor 3/Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Selanjutnya terhadap keempat aset dimaksud akan dilakukan penjualan secara terbuka atau lelang.

Sementara itu, Satgas BLBI juga berhasil melakukan penagihan terhadap PT Usaha Mediatronika Nusantara (PT UMN) yang telah melakukan dua kali pembayaran kepada negara yaitu, pembayaran pertama tanggal 20 September 2021 sebesar Rp 909 juta dan pembayaran kedua tanggal 28 Oktober 2021 Rp 9,3 miliar, total pembayaran adalah sebesar Rp 10,3 miliar dan sisa kewajiban PT UMN adalah sebesar Rp 12.377.129.206.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menekankan, pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus melakukan upaya pengejaran terhadap obligor/debitur guna memenuhi kewajibannya kepada negara dengan melakukan penyitaan aset jaminan dan harta kekayaan lain, baik berupa tanah bangunan, saham, dan perusahaan, maupun pembatasan-pembatasan keperdataan.

Kemudian, terhadap obligor/debitur yang berdasarkan penelitian telah melakukan tindakan pidana, seperti mengalihkan aset, menjaminkan aset pihak ketiga tanpa legalitas, akan dilakukan proses pidana. Oleh karena itu, pemerintah meminta itikad baik kepada obligor/debitur untuk memenuhi/menyelesaikan kewajibannya.

Menko Polhukam selaku Pengarah Satgas BLBI memerintahkan, kepada Ketua Satgas Pelaksana BLBI melakukan penyitaan aset obligor/debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak memenuhi panggilan Satgas BLBI.

Kemudian, melakukan tindakan antara lain mengirimkan surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerja sama dengan obligor/debitur untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada negara.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN