Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim

Nadiem: Permendikbudristek PPKS Penuhi Hak Pendidikan yang Aman

Minggu, 14 November 2021 | 10:47 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) bertujuan memenuhi hak setiap warga atas pendidikan yang aman.

“Permendikbudristek PPKS adalah salah satu upaya untuk pemenuhan hak pendidikan setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman,” ujar Nadiem dalam peluncuran Merdeka Belajar episode 14 : Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual di Jakarta, Jumat (12/11).

Selanjutnya, Permendikbudristek itu bertujuan untuk melakukan penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan inkonstitusional dan berkelanjutan. Hal itu dikarenakan substansi Permendikudristek itumemberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas.

Nadiem menambahkan saat ini belum ada payung hukum yang jelas bagi kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Sehingga kadang kala, pemimpin perguruan tinggi kesulitan mengambil langkah tegas. Kemudian, peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual.

Seluruh kampus di Indonesia menjadi semakin teredukasi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual. Tujuan terakhirnya adalah penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan perguruan tinggi. Semangat kolaboratif antara kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman semakin kuat.

“Sasaran Permendikbudristek ini adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma,” terang dia.

Nadiem menambahkan dalam Permendikbudristek area abu-abu dihilangkan dan aturan itu menegaskan tindakan yang perlu dipahami sebagai kekerasan seksual diantaranya verbal, non fisik, fisik, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Sanksi Administrasi

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Foto: IST
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Foto: IST

Nadiem mengatakan, kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 30/2021 tentangPPKS mengatur dari sisi structural kampus harus memiliki komponen pembelajaran dan penguatan tata kelola serta penguatan budaya komunitas untuk mengurangi dan memitigasi risiko terhadap kekerasan seksual.

Oleh karena itu, Nadiem menegaskan, bagi perguruan tinggi tidak menindaklanjuti Permendikbudristek tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan atau sarana dan prasarana hingga penurunan tingkat akreditasi.

“Kalau kita tidak melakukan ini (sanksi) banyak kampus-kampus juga tidak akan merasakan urgensi dan keseriusan pemerintah untuk menangani kekerasan seksual,” ucapnya.

Nadiem menuturkan, dalam mengimplementasikan Permendikbudristek PPKS ini, perguruan tinggi wajib melakukan 4 hal jika ada laporan kekerasan seksual, di antaranya, pertama, pendampingan kepada pelapor atau korban seperti konseling hingga bantuan hukum.

Kedua, perlindungan dengan menyediakan rumah aman serta memastikan korban atau saksi bebas dari ancaman dan menjamin keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan. Dalam hal ini, tidak boleh berdampak pada pendidikannya

Ketiga, pemulihan korban berupa bantuan psikolog, tenaga medis dan selama masa pemulihan perguruan tinggi tidak boleh mengurangi hak pembelajaran dari korban baik itu mahasiswa maupun dosen.

Keempat, pengenaan sanksi administrative sebagai efek jera serta memprioritaskan keamanan korban dan saksi. Nadiem menuturkan, Kemendikbudristek akan memberikan apresiasi kepada kampus yang secara transparan menuntas investigasi terhadap kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Pada kesempatan, Nadiem menjelaskan pemberian sanksi mulai dari sanksi ringan yaitu formatnya seperti teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf. Kemudian, ada sanksi berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa, dosen atau lainnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati memberi dukungan penuh terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS).

“Permendikbudristek ini tentunya menguatkan upaya kami memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak Indonesia dan menjadi regulasi yang tepat untuk mencegah dan mengurangikekerasan seksual sekaligusmemeranginya. Dengan demikian, kita memiliki regulasi yang lebih komprehensif,” ujarnya dalam peluncuran Merdeka Belajar episode 14 : Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual di Jakarta, Jumat (12/11). (b1/ant)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN