Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petrus Selestinus. Foto: IST

Petrus Selestinus. Foto: IST

PETRUS SELESTINUS:

Pernyataan Arteria soal OTT KPK APH Mendegradasi Simbol Negara

Minggu, 21 November 2021 | 17:26 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id -  Pernyataan Aretria Dahlan, Anggota Komisi III DPRI dari Fraksi PDIP bahwa OTT KPK seharusnya tidak dilakukan terhadap Aparat Penegak Hukum (AHP), karena APH adalah simbol negara, sebagai pernyataan bodoh karena mendegradasi simbol-simbol Negara dalam UUD 1945.

Demikian dikemukakan Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Perekat Nusantara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (21/11/2021).

Advertisement

“Pernyataan Arteria Dahlan, bisa jadi signal bahwa masih ada upaya untuk merevisi UU KPK khusus untuk melindungi sekelompok orang yang dikecualikan dari OTT KPK, tidak hanya terhadap APH tetapi juga bisa melebar kepada Anggota DPR dan orang-orang Partai,” katanya.

Lebih berbahaya lagi, tandas Petrus,  kalau pernyataan Arteria Dahlan itu dibaca sebagai upaya PDIP membela kepentingan Mafia (Mafia Peradilan, Mafia Tanah, Mafia Human Trafficking, dll) yang punya cantelan dengan Partai atau Komisi III DPR RI yang saat ini menjadi target operasi KPK.

Pembangkangan visi misi PDIP

Pandangan Arteria Dahlan, menempatkan APH sebagai simbol negara terkait OTT KPK, jelas telah menurunkan derajat atau mendegradasi simbol-simbol Negara di dalam UUD 1945, yaitu: Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Indonesia yang harus dihormati. Karena apapun alasannya, simbol negara tidak boleh dijadikan perisai untuk melindungi koruptor, karena simbol negara dalam perspektif konstitusi 45 itu "perisai negara" sebagai sarana pemersatu, jati diri dan wujud eksistensi bangsa, simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

Pada sisi yang lain, pernyataan Arteria Dahlan dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan Penyelenggara Negara dari Legislatif PDIP terhadap tugas KPK dalam memberantas korupsi dengan membonsai wewenang KPK secara kategorial. Arteria Dahlan seharusnya memiliki pandangan yang sejalan dengan visi-misi PDIP yaitu mendukung OTT KPK untuk menciptakan APH yang bersih dari KKN. Namun sebaliknya Arteria Dahlan justru mengangkangi visi misi PDIP, menjadikan APH sebagai kambing hitam untuk tes ombak, karena ada hidden agenda yaitu agar KPK tidak meng-OTT anggota DPR.

Pernyataan yang merugikan PDIP

Lebih jauh Petrus Selestinus mengatakan, publik meragukan pernyataan Arteria Dahlan agar KPK tidak melakukan OTT pada APH karena APH adalah simbol negara yang harus dihormati.

“Publik justru mencemooh Arteria Dahlan karena telah menjorokin APH dalam simbol negara. Menempatkan APH sebagai simbol-simbol negara jelas Arteria Dahlan mengangkangi visi-misi PDIP dan mendegradasi simbol-simbol negara di dalam UUD 1945 yaitu Bendera Merah Putih, Burung Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia dan Lagu Indonesia Raya,” katanya.

Sebagai Penyelenggara Negara dari kader Partai, menurut Petrus, Arteria Dahlan tidak cukup dibekali prinsip "Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku", sehingga simbol negara sebagai manifestasi dari kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya "dikorbankan".

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN