Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mobilitas Kendaraan di Jakarta naik 40% di Masa PPKM Level 1. Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Mobilitas Kendaraan di Jakarta naik 40% di Masa PPKM Level 1. Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bisa Ditiadakan dengan Syarat Tertentu

Jumat, 26 November 2021 | 18:11 WIB
Hendro Situmorang

JAKARTA, Investor.id  - Aturan karantina pelaku perjalanan luar negeri di Indonesia bisa saja ditiadakan asal memenuhi persyaratan.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi menyatakan bila kondisi negara Indonesia sudah memungkinkan, maka karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri bisa dihapus. Menurutnya aturan karantina yang berubah-ubah itu adalah hal wajar saat pandemi.

"Intinya adalah pengendalian kasus Covid-19 yang terus menurun dan mengecil. Masyarakat harus paham bahwa perubahan itu dibuat untuk menyesuaikan kondisi, bahwa lamanya karantina mempertimbangkan kondisi kita. Kedua, datangnya warga negara asing (WNA)," katanya kepada Beritasatu.com, Jumat (26/11/2021).

Maka dari itu, Satgas Covid-19 mempunyai green list WNA dari negara mana yang boleh berkunjung ke Indonesia. Negara lain pun memberlakukan hal tersebut. Nantinya hal ini pun akan dievaluasi terus menerus.

Menurutnya sebuah negara ketika level komunitas penularan transmisinya naik dari 1 ke 4, tentu akan sangat berisiko. Hal tersebut pun dipantau dunia, sehingga Indonesia pun belajar dengan mengurangi waktu masa karantina yang nantinya apakah akan ada potensi penularan atau tidak.

"Kita lengkapi bukan soal karantina saja, tetapi juga pemeriksaan swab test PCR Covid-19, syarat vaksinasi lengkap dan PeduliLindungi. Jadi kita lihat apakah dengan syarat karantina 3 hari itu bisa terjadi kasus baru atau tidak, tentunya mereka juga wajib mematuhi protokol kesehatan yang ketat," tegasnya. JIka nanti risiko penularan dinilai menjadi sangat rendah, lanjut Sonny, maka karantina tidak diperlukan lagi. Semua menyesuaikan pada risiko-risiko yang ada, dan  Satgas Covid-19 akan berupaya meminimalisir risiko yang ada.

Perihal sejumlah negara seperti Turki, UEA, dan Maldives yang menerapkan tanpa  karantina, ia mengaku tak bisa berkomentar mengingat  aturan dan kebijakan yang berbeda. Menurutnya tentunya ada pertimbangan khusus dari negara tersebut untuk meniadakan karantina.

"Tetapi kalau di Indonesia masih perlu karantina ya, akan dilakukan karena kita masih menemukan adanya indikasi kasus dari pelaku perjalanan internasional. Saat hari pertama saat di-entry negatif, lalu kemudian saat akan keluar dia positif," jelas Sonny.

Itu artinya masih ada risiko. Maka swab test PCR Covid-19 diberlakukan. Sonny pun menyatakan tidak bisa membandingkan dengan negara lain karena kebijakan negara Indonesia berbeda dengan negara lain. Pastinya kebijakan Indonesia yang mengatur adalah pemerintahan sendiri yang menyusunnya, bukan negara luar.

"Kenapa Indonesia saat ini bisa berada di level komunitas 1, karena kita punya strategi kebijakan yang terkadang tidak perlu dibandingkan dengan negara lain. Indonesia mampu menurunkan kasus Covid-19 dan semoga terus landai," harap dia.

Ketentuan karantina yang diterapkan kepada pelaku perjalanan dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia terus berubah-ubah. Awalnya ketentuan karantina diberlakukan 14 hari, angka ini disebut sebagai gold standar. Namun kemudian turun menjadi 8 hari, lalu ada aturan 5 hari, dan terakhir 3 hari.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan karantina untuk pelaku perjalanan memperhatikan tidak hanya kondisi terkini dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri yakni negara asal pelaku perjalanan.

"Penyusunan kebijakan pelaku perjalanan yang baik adalah sensitif dan spesifik memperhatikan tidak hanya kondisi terkini dari negara Indonesia saja. Namun juga negara asal kedatangan pelaku perjalanan," kata Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan dari Beritasatu.com saat konferensi pers secara virtual tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia per 25 November 2021”, Kamis (25/11/2021).

Wiku pun memberikan penjelasan tentang aspek apa saja yang menjadi perhatian dalam menentukan durasi karantina pelaku perjalanan Internasional.

Disebutkan Wiku hal-hal yang diperhatikan oleh pemerintah dalam menentukan pengaturan skrining pelaku perjalanan internasional, termasuk durasi karantina di antaranya kondisi kasus di asal dan tujuan negara, cakupan vaksinasi kepadatan arus perjalanan dan persiapan sarana, dan prasarana protokol kesehatan di negara tujuan.

Sementara itu, Wiku menegaskan bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung 2 tahun ini, Indonesia telah belajar dan siap untuk adaptif dalam penanganan Covid-19 termasuk salah satunya terkait karantina pelaku perjalanan internasional.

“Selama kurang lebih 2 tahun hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19, Indonesia sudah banyak belajar. Kini Indonesia sudah lebih siap secara teknis serta sarana dan prasarana, sehingga menyesuaikan dengan itu maka pemerintah melakukan pengendalian Covid-19 yang adaptif termasuk penyesuaian durasi karantina dari waktu ke waktu,” pungkas Wiku.

Editor : Fajar Widhi (fajar_widhi@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN