Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi emisi karbon dioksida (CO2). ( Foto; geographical.co.uk )

Ilustrasi emisi karbon dioksida (CO2). ( Foto; geographical.co.uk )

Perpres Nilai Ekonomi Karbon, Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan

Sabtu, 27 November 2021 | 13:07 WIB
Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi berkomitmen mempercepat penyusunan peraturan turunan seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional pada 29 Oktober 2021 lalu.

Pemerintah menilai, Perpres ini sangat penting karena Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar (market) di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Terkait penyusunan aturan turunan tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menggelar rapat koordinasi dengan menyepakati, penyelesaian peraturan turunan Perpres NEK dilakukan pada tahun 2021 dan diperlukan Tim Kecil untuk merumuskan narasi sosialisasi dan menyiapkan regulasi turunan dalam kegiatan konsinyiring.

Konsinyiring Menyiapkan Regulasi Turunan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dilaksanakan selama 2 hari dari hari Selasa hingga Rabu (23 s.d 24–11–2021) di Hotel Borobudur.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti menyampaikan bahwa tujuan dari konsinyering ini adalah untuk penyamaan pemahaman tentang intisari Perpres No 98 Tahun 2021, penyiapan peraturan turunan untuk masing-masing substansi dan koordinasi, serta penyusunan konsep narasi tunggal senagai bahan untuk sosialisasi dan penyusunaan rencana pelaksanaan sosialisasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dewanthi menuturkan bahwa pencapaian penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak.

Konsinyering menghasilkan beberapa tindak lanjut yang disepakati bersama yakni perlu segera diselesaikan peraturan turunan dari Perpres No. 98 Tahun 2021, penyusunan responsi publik yang sudah diidentifikasi, penyiapan bahan sosialisasi dan pelaksanaan sosialisasi kepada K/L, Pemda, dunia usaha dan masyarakat, serta policy exercise masing-masing K/L khususnya yang mengampu NDC.

Hasil tersebut kemudian dilaporkan dalam agenda lunch meeting yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan dan perwakilan dari Menteri Dalam Negeri pada hari Rabu (24-11-2021). Dalam kesempatan tersebut menghasilkan komitmen untuk menyelesaikan aturan turunan dan satu kata-langkah dalam implementasinya.

Disebutkan, penetapan Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat sebagai bagian dari ikhtiar menuju Indonesia Emas tahun 2045.

 

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : PR

BAGIKAN