Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PLT Jubir KPK Ali Fikri. Sumber: BSTV

PLT Jubir KPK Ali Fikri. Sumber: BSTV

KPK Periksa Sekretaris DPC Demokrat Terkait Kasus Bupati Penajam Paser Utara

Jumat, 21 Januari 2022 | 11:34 WIB
Fana Suparman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id   - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Sekretaris DPC Partai Demokrat Balikpapan, Syamsudin alias Aco, Jumat (21/1/2022). Syamsudin bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek dan perizinan di Pemkab Penajam Paser Utara tahun 2021-2022.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Mako Brimob Polda Kaltim," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (21/1/2022).

Selain Syamsudin, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa PNS Pemkab Penajam Paser Utara bernama Justan; Bendahara Korpri Agus Suyadi; ajudan bupati bernama Surya Yudrian; Direktur Perumda Benuo Taka Herianto; dan pegawai PT Boreneo Putra Mandiri Hajrin Zainudin.

Dalam kasus suap proyek dan perizinan ini, KPK telah menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud. Selain Abdul Gafur yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan, KPK juga menetapkan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis. Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Muliadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman, dan pihak swasta bernama Achmad Zuhdi atau Yudi.

Kasus ini bermula saat Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar.

Kontrak itu, yakni proyek multiyears peningkatan jalan Sotek - Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 Miliar. Atas adanya proyek itu, Abdul Gafur memerintahkan Muliadi, Edi Hasmoro, dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU.

Selain itu, Abdul Gafur juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Penajam Paser Utara dan perizinan bleach plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR PPU.

Abdul Gafur diduga bersama Nur Afifah menyimpan uang yang diterima dari para rekanan di dalam rekening bank milik Nur Afifah untuk keperluan Abdul Gafur. Abdul Gafur juga diduga menerima uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dari Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN