Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Murid SD pulang sekolah usai mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 05 Pela Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (5/1/2022).  Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Murid SD pulang sekolah usai mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 05 Pela Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (5/1/2022). Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Semua Pihak harus Saling Bantu Memfasilitasi PTM

Sabtu, 22 Januari 2022 | 14:11 WIB
Hendro Situmorang (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id  - Wakil Ketua Komisi X DPR bidang pendidikan, Abdul Fikri Faqih menyatakan demi mewujudkan pembelajaran tatap muka (PTM) yang sudah ditunggu para siswa, semua pihak harus saling membantu memfasilitasinya. Hal ini agar terlaksana dengan baik dan tidak tercipta kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Kegiatan belajar mengajar memang tidak hanya transfer ilmu, tetapi tetapi juga membangun karakter. Maka tidak mudah bila hanya dengan daring," katanya ketika dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (22/1/2022).

Apalagi, lanjut dia, ada mata pelajaran praktek yang tentu tidak mungkin hanya memperlihatkan tutorial lewat media virtual. Sehingga PTM adalah sebuah kebutuhan yang sangat ditunggu semua pihak siswa, guru maupun tenaga kependidikan.

Diakui pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 menurut laporan Kemendikbudristek efektifitasnya mengalami fluktuasi dan paling rendah hanya sekitar 46%. Wajar bila learning loss ini bila terakumulasi dalam kurun waktu lama bisa mengakibatkan  generasi yang hilang (lost generation).

Hanya bila ternyata PTM mengakibatkan kesehatan, keselamatan jiwa terancam lantaran bertambahnya kasus paparan Covid-19, maka semua pihak harus memperhatikan masukan-masukan dari beberapa pihak yang secara keilmuan dan pengalaman di lapangan  telah memberikan  masukan, seperti IDAI, KPAI dan lainnya.

"Mari semua pihak saling membantu memfasilitasi agar PTM ini terlaksana dengan baik. Sekali lagi pendekatannya fasilitasi, bukan instruksi apalagi sanksi," ajak Abdul Fikri.

Maka dari itu, ia berharap otoritas pengambilan keputusan pelaksanaan PTM ini diberikan kepada daerah bahkan kepada satuan pendidikan. Termasuk apakah suatu daerah mau diterapkan 100%, 50% atau bahkan dihentikan sama sekali, bila memang kondisinya tidak memungkinkan.

"Dengan demikian, maka kesehatan dan nyawa elemen pendidikan itu tentu lebih berharga dari target lain dalam semua bidang tidak terkecuali bidang pendidikan," pungkas dia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN