Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Sumber: BSTV

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Sumber: BSTV

Kasus Meningkat, PPKM Besok Dievaluasi

Minggu, 30 Januari 2022 | 23:00 WIB
Hendro Situmorang (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id -  - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kesehatan dan lainnya, besok Senin, 31 Januari 2022 akan membahas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) karena meningkatnya kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta dan wilayah aglomerasinya.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tarmizi menanggapi mengenai perlu adanya upaya pengetatan di Jakarta untuk mengurangi mobilitas dari wilayah aglomerasi.

Jakarta menjadi wilayah yang paling disorot terkait konfirmasi Covid-19. Hari ini Minggu (30/1/2022) terjadi penambahan sebanyak 6.613 kasus baru, Sebelumnya, Sabtu kemarin menyumbang 5.765 kasus baru dan Jumat menyumbang 4.500-an kasus baru.

Dari hasil laporan tersebut mencatat bahwa Jakarta konsisten menyumbang 50% dari kasus nasional. Dengan tren nasional yang terus membesar, kasus di Jakarta otomatis juga akan eksponensial. Ini berimbas pada angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit di Jakarta juga.
 
"Besok Senin akan dibahas bersama antar kementerian terkait evaluasi PPKM sesuai capaian indikator dan menentukan level PPKM tiap-tiap provinsi. Kita tunggu saja," katanya kepada Beritasatu.com, Minggu (30/1/2022).

Menurutnya, dengan adanya evaluasi PPKM, diharapkan daerah-daerah tersebut mengaktifkan satgas protokol kesehatan (prokes). Lalu, membatasi mobilitas masyarakat sesuai level PPKM masing-masing dan tentunya memasifkan testing dan tracing.

"Adanya efektivitas PPKM dalam menekan angka kasus naik akan terlihat dari penurunan levelnya nanti. Sehingga, pengawasan PPKM dan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan masing-masing pemerintah daerah harus terus diperketat," pungkas dr Nadia. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN