Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkumham Yasonna Laoly. Sumber: BSTV

Menkumham Yasonna Laoly. Sumber: BSTV

Menkumham Dorong Percepatan Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Rabu, 2 Februari 2022 | 12:21 WIB
Fana Suparman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor,id   - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly menegaskan pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR agar proses ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dapat segera diselesaikan.

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ditandatangani Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam serta disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022).

Advertisement
Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong, (berdiri) menyaksikan penandatangan perjanjian ekstradisi RI-Indonesia di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 25 Januari 2022. Sumber: BSTV
Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong, (berdiri) menyaksikan penandatangan perjanjian ekstradisi RI-Indonesia di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 25 Januari 2022. Sumber: BSTV

Yasonna menjelaskan, alur negosiasi dan ratifikasi perjanjian ekstradisi berbeda dengan perjanjian flight information region (FIR) dan defence cooperation agreement (DCA), meski ketiga perjanjian itu ditandatangani bersamaan.

“Pemerintah akan mendorong percepatan proses ratifikasi dan kami percaya bahwa seluruh pihak terkait akan memiliki pandangan yang sama, mengingat besarnya manfaat yang akan kita peroleh dalam upaya mengejar pelaku tindak pidana,” kata Yasonna, Rabu (2/2/2022).

Baca jugaDPR Pastikan akan Cepat Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura

Yasonna yang juga guru besar ilmu kriminologi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut menekankan pentingnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Dikatakan, selama ini, upaya memulangkan pelaku tindak pidana, seperti korupsi selalu kandas karena tidak adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura.

“Perlu dipahami bahwa selama ini, upaya memulangkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura maupun transit di Singapura, kandas karena tidak adanya perjanjian bilateral,” kata Yasonna.

Perjanjian ekstradisi pada pokoknya adalah perjanjian yang mengatur tata cara penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana oleh suatu negara, kepada negara yang meminta penyerahan.

Baca jugaPuan: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum  

Bentuk kejahatan yang disepakati untuk dapat dijadikan dasar ekstradisi juga diatur dalam perjanjian tersebut. Sesuai hasil kesepakatan, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura mencakup 31 tindak pidana, antara lain tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, serta korupsi.

Tidak hanya itu, perjanjian ini juga bersifat dinamis karena kedua negara sepakat untuk menggunakan prinsip open ended dalam menentukan jenis tindak pidana yang dapat diekstradisi. Hal ini merupakan upaya untuk mengantisipasi kejahatan lainnya di masa mendatang yang disepakati kedua pihak, sehingga mekanisme ekstradisi dapat tetap dilaksanakan.

Selain itu, dengan memanfaatkan ketentuan retroaktif yang diperpanjang menjadi 18 tahun, ekstradisi masih dapat dimohonkan untuk mereka yang melakukan tindak pidana tersebut di masa lampau.

Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong, (berdiri) menyaksikan penandatangan perjanjian ekstradisi RI-Indonesia di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 25 Januari 2022. Sumber: BSTV
Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong, (berdiri) menyaksikan penandatangan perjanjian ekstradisi RI-Indonesia di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 25 Januari 2022. Sumber: BSTV

“Jika perjanjian ekstradisi ini selesai diratifikasi dan disahkan dengan undang-undang, penegak hukum dapat langsung memanfaatkan mekanisme ini untuk mengejar pelaku tindak pidana. Tentunya, kami selaku central authority dari ekstradisi akan memberikan upaya terbaik untuk membantu menangani permohonan yang disampaikan,” ujar Yasonna.

Semangat Yasonna ini dilatarbelakangi fakta Singapura merupakan negara yang cukup selektif dalam membentuk perjanjian bilateral terkait ekstradisi. Meski Indonesia dan Singapura sama-sama merupakan anggota dari beberapa konvensi internasional, selama ini ekstradisi belum dapat dilakukan karena syarat utama ekstradisi dalam hukum nasional Singapura adalah adanya perjanjian bilateral.

Untuk itu, Yasonna meyakini perjanjian ini menjadi babak baru dalam penegakan hukum Indonesia. Yasonna yang juga salah satu pengarah dalam Satgas BLBI menjelaskan penegak hukum dapat memanfaatkan perjanjian ini untuk mengejar obligor dan debitur yang mengalihkan aset jaminan BLBI.

Baca juga: KPK akan Segera Manfaatkan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura

Diketahui, pemerintah saat ini berupaya memulihkan kerugian negara akibat BLBI dengan melakukan eksekusi aset yang menjadi jaminan. Namun, proses eksekusi tersebut mengalami hambatan karena banyaknya aset yang telah mengalami peralihan kepemilikan.

Untuk itu, masa retroaktif selama 18 tahun dalam perjanjian ekstradisi dapat memfasilitasi kebutuhan untuk menjerat mereka.

“Pemerintah tentunya memiliki berbagai pertimbangan dan telah melakukan inventarisasi kepentingan dalam melakukan negosiasi untuk mengubah masa retroaktif menjadi 18 tahun.” kata Yasonna. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN