Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkumham Yasonna H Laoly. Sumber: BSTV

Menkumham Yasonna H Laoly. Sumber: BSTV

Desak Revisi UU Narkotika, Yasonna: Bandar Narkoba Harus Dimiskinkan

Rabu, 2 Februari 2022 | 16:26 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor,id   - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan bahwa bandar narkoba harus dimiskinkan agar ada efek jera. Karena itu, kata Yasonna, perlu segera dilakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika supaya sanksi pemiskinan bandar narkoba ini diatur jelas dalam UU Narkotika.

“Selalu saya katakan, kalau di dalam satu lapas ada pemakai, ada bandar, ada kurir, (jadi) pasar, itu hukum. Maka pemakainya yang harus dihilangkan (direhabilitasi). Bandarnya dimiskinkan melalui TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” ujar Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Advertisement

Baca juga: BNN: Bandar Narkoba Harus Dimiskinkan

Yasonna mengatakan rencana revisi UU Narkotika sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui surat pada November 2021. Salah satu poin pentingnya nanti bagaimana mengatur sanksi pemiskinan bandar narkoba melalui TPPU.

“Tidak boleh tidak! Supaya dia ada efek jeranya. Nah ini mudah-mudahan, Pak, nanti bisa segera pasti. Saya harap Komisi III, yang bisa melakukannya,” tandas Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu

Baca juga: BNN Dukung Penembakan Bandar Narkoba dalam Penangkapan

Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga menyampaikan capaian kinerja Kemenkumhan Tahun 2021 dan rencan di tahun 2022 ini. Salah satu capaian Kemenkumhan Tahun 2021 adalah telah dilakukan layanan rehabilitasi narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial narapidana pengguna narkoba dengan target 21.540 narapidana pada 99 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Kemenkumham juga melakukan pengembangan fitur rehabilitasi narkotika pada sistem database pemasyarakatan serta meningkatkan validitas data informasi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, dilaksanakan juga aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pertukaran data melalui sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN