Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BPJamsostek  . Foto ilustrasi: Dok. BPJamsostek

BPJamsostek . Foto ilustrasi: Dok. BPJamsostek

KSPI: JHT Pertahanan Terakhir Buruh yang Kena PHK

Minggu, 13 Februari 2022 | 09:05 WIB
Herman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id  - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam Permenaker tersebut dijelaskan bahwa dana JHT baru bisa dicairkan saat buruh atau pegawai berusia 56 tahun atau memasuki masa pensiun.

Baca juga:  Soal JHT Baru Bisa Dicairkan Setelah Usia 56, Ini Penjelasan Menaker

“Permenaker ini ditolak keras oleh KSPI dan buruh Indonesia. Bahkan terkesan bagi kami para buruh, ini menteri pengusaha atau menteri tenaga kerja?,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (12/2/2022).

Iqbal menyampaikan, JHT merupakan salah satu “pegangan” penting ketika buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga ketika ada aturan yang membuat JHT baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun, buruh yang di-PHK akan semakin menderita.

Baca juga: Asosiasi: Regulasi Baru tentang JHT Rugikan Nasib Pekerja

“JHT itu pertahanan terakhir pekerja atau buruh yang mengalami PHK akibat pandemi. Kalau tidak bisa diambil karena harus menunggu usia pensiun, lalu buruh harus makan apa? Walaupun ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), tidak semua buruh bisa dapat karena JKP belum bisa berjalan, belum ada peraturan pemerintah dan keputusan menterinya,” kata Iqbal.

Sementara itu,  Menteri Ketenagakerjaan  (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa tujuan JHT adalah untuk menjamin adanya uang tunai di hari tua. Karenanya, klaim JHT seharusnya tidak dilakukan sebelum masa hari tua tiba. Permenaker 2/2022 juga tidak dimaksudkan untuk menyulitkan peserta. Justru hal ini wujud dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh dari segala tahapan kehidupan peserta, di mana pada saatnya nanti peserta akan memasuki hari tua.

Baca juga: Ida Fauziyah: Permenaker JHT untuk Beri Perlindungan Menyeluruh

“Dalam kondisi ini (hari tua), harapannya peserta masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai bila dana untuk masa tua sudah diambil semuanya sebelum datangnya hari tua,” kata Ida Fauziyah saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Sabtu (12/2/2022).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN