Menu
Sign in
@ Contact
Search
Jubir Satga Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito. Sumber: BSTV

Jubir Satga Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito. Sumber: BSTV

Sistem Bubble di Bali, Hal Ini Harus Diperhatikan Wisatawan

Jumat, 25 Februari 2022 | 00:31 WIB
Fatima Bona (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id -- Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, Indonesia terus menyempurnakan penerapan sistem bubble sebagai salah satu upaya kehati-hatian mengendalikan kegiatan masyarakat di tengah dinamika pandemi.

Sistem ini untuk memastikan terpantaunya keamanan aktivitas masyarakat dari sektor terkecil sampai terbesar. Saat ini, pemerintah telah menetapkan penerapan sistem bubble di Provinsi Bali melalui Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Mekanisme Sistem Bubble di Bali Dalam Masa Pandemi Covid-19. Dalam hal ini, SE tersebut mengatur pengawasan kegiatan besar dan wisata di Provinsi Bali.

SE tersebut mengatur beberapa hal yang harus diperhatikan wisatawan di antaranya:

Pertama, pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dapat memasuki kawasan bubble di Bali melalui Bandara Ngurah Rai atau Pelabuhan Tanjung Benoa maupun secara transit. Sebagaimana PPLN lainnya, skrining kesehatan wajib dengan pemeriksaan berkas seperti bukti testing, bukti vaksinasi, berkas imigrasi dan entry test.

Baca Juga: Menpora: PON XX dan Peparnas XVI Papua Terapkan Sistem Bubble Ketat

Sementara pengunjung domestik dapat memasuki kawasan bubble dengan menggunakan moda transportasi yang tersedia. Ada syarat khusus memasuki kawasan, wajib menunjukkan bukti dokumen keterlibatan dalam rangkaian kegiatan di kawasan bubble seperti bukti pemesanan dan pembayaran paket wisata, bukti keterlibatan delegasi acara konferensi/pertemuan, atau bukti keterlibatan lainnya.

"Khusus warga negara asing (WNA), wajib menyertakan visa kunjungan dan bukti asuransi dengan nilai minimal pertanggungan yang ditetapkan penyelenggara dan mencakup pembiayaan Covid-19 dan evakuasi medis," kata Wiku pada konferensi pers tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia”, Kamis (24/2/2022).

Kedua, pelaku perjalanan saat beraktivitas dalam kawasan bubble harus menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua, interaksi terbatas hanya dengan anggota kelompok bubble yang sama dan berkegiatan di zona yang telah ditetapkan, menjalani testing baik insidental sebelum memasuki kawasan venue/acara maupun rutin setiap hari dengan metode rapid antigen atau RT-PCR maksimal 3 hari sekali, wajib melapor ke petugas kesehatan jika ada keluhan mirip gejala Covid-19.

Jika dinyatakan positif atau kontak, maka wajib mengikuti mekanisme yang ditentukan serta menjalankan 3M dan melakukan skrining kesehatan PeduliLindungi.

Ketiga, pelaku perjalanan yang hendak meninggalkan kawasan bubble wajib melakukan RT-PCR sebagai exit test untuk menyelesaikan masa karantina atau menyelesaikan rangkaian kegiatan di sistem bubble, dan tetap menjalankan prokes dan khususnya kebijakan pelaku perjalanan terkini di daerah tujuannya.

Di samping itu, penetapan kelompok maupun zona bubble dilakukan penyelenggara kegiatan. Di mana pembagian kelompok dapat dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan, riwayat asal kedatangan, jadwal kedatangan, lokasi tujuan pelaku bubble, atau riwayat kesehatan.

Sedangkan kawasan bubble dapat dibagi berdasarkan urutan aktivitas selama rangkaian kegiatan dan variasi kelompok bubble yang berada dalam satu zona.

"Secara spesifik perlu saya tekankan bahwa sistem bubble yang diikuti PPLN termasuk upaya mencegah importasi kasus. Pada prinsipnya sistem bubble mencakup upaya karantina yang disesuaikan sehingga perkembangan manifestasi gejala tetap dapat terpantau dengan baik," ujar Wiku.

Ia menjelaskan, sistem bubble sebenarnya lebih dulu diterapkan di negara lain seperti Jepang dan Thailand. Indonesia mengadaptasinya dan terbukti sukses pada kegiatan PON XX tahun 2021.

“Pada prinsipnya, sistem bubble adalah sistem koridor perjalanan yang membagi orang yang terlibat ke dalam kelompok berbeda dan memisahkan orang berisiko terpapar Covid-19 dengan masyarakat umum, disertai dengan pembatasan interaksi dan penerapan prinsip karantina,” ujarnya.

Ke depannya, kata Wiku, tidak menutup kemungkinan sistem bubble ini diterapkan di wilayah maupun jenis aktivitas lainnya di Indonesia. Kendati demikian, sistem bubble dengan prokes dirancang sedemikian rupa tidak menutup risiko penularan jika tidak dijalankan dengan baik secara kolektif.

Wiku mengimbau masyarakat perlu memperhatikan riwayat aktivitas dan perjalanannya sebelum memasuki kawasan bubble yang seharusnya dapat sama ketatnya dengan apa yang dijalankan dalam sistem bubble.

"Kita harus bekerja sama mensukseskan upaya pembukaan bertahap ini agar tidak menimbulkan transmisi komunitas di dalam kawasan bubble ataupun di luar kawasan bubble akibat importasi kasus termasuk di wilayah aglomerasi," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, di Indonesia, sejak awal tahun 2022, pemerintah menyusun beberapa rincian protokol sistem bubble khusus untuk mendukung beberapa kegiatan seperti travel bubble di kawasan pariwisata antara Batam, Bintan, dan Singapura. Lalu, sistem bubble Penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, dan rangkaian kegiatan delegasi G20 di Indonesia.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com