Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Politisi Golkar yang juga advokat kondang, Henry Indraguna dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Laksono

Politisi Golkar yang juga advokat kondang, Henry Indraguna dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Laksono

Partai Golkar: Hak Asasi Nurhayati Harus Dijamin dan Dilindungi

Rabu, 2 Maret 2022 | 13:11 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Keberadaan pelapor kasus dugaan tindak pidana korupsi atau whistleblower seyogianya dilindungi secara hukum. Bukan hanya karena hal itu merupakan suatu tindakan dan upaya baik warga negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi tetapi juga sudah menjadi keharusan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian tanggapan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Laksono terhadap persoalan hukum yang menimpa Nurhayati selaku Kepala Urusan (Kabur) Keuangan Desa Citemu yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dana APBDes yang menjerat Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jabar.

Advertisement

Kades Citemu berinisial S ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi APBDes tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020. Dan Nurhayati sendiri menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Baca juga 

Namun bukannya mendapatkan pujian atau penghargaan atas keberaniannya sebagai pelapor yang mengungkap kejahatan yang merugikan keuangan negara. Justru status tersangka yang dia harus terima dari penyidik atas dugaan kasus korupsi APBDes tersebut. 

Dave menyebutkan sesuai aturan yang ada, Aparat Penegak Hukum (APH) seharusnya mengedepankan perlindungan bagi seorang whistleblower dari masyarakat atau pelapor yang telah melaporkan suatu dugaan tindak pidana korupsi.

“Sebab secara hukum tindakan berupa melaporkan adanya dugaan suatu dugaan tindak pidana korupsi adalah merupakan hak dan tanggung jawab seorang whistleblower sebagai bagian dari masyarakat di dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lagi pula secara hukum tindakan seorang whistleblower adalah suatu keharusan yang dilindungi” tegas Dave dalam keterangannya, Rabu (2/3).

Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu telah digariskan bahwasanya Whistleblower atau Pelapor Tindak Pidana adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana tertentu.

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dinaungi atau dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Sehingga menurut hemat saya, sepanjang yang dilaporkan oleh seseorang whistleblower tersebut adalah benar merupakan dugaan tindak pidana korupsi dengan disertai dengan bukti-bukti yang cukup sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidaklah tepat dan/atau sangatlah keliru apabila seseorang yang melaporkan dugaan tindak korupsi tersebut justru ditetapkan sebagai tersangka,” ucap politisi muda Beringin ini.

Jika seorang pelapor dugaan tindak pidan korupsi ditetapkan sebagai tersangka, seperti dalam kasus pelapor korupsi BumDes di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Henry mengungkapkan hal itu mungkin saja terjadi.

“Pada dasarnya dalam suatu tindak pidana khususnya tindakan pidana korupsi siapa pun orangnya baik yang melaporkan, yang dilaporkan, atau saksi-saksi, sepanjang seseorang tersebut memiliki keterkaitan atau hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi tersebut serta didukung minimal dua alat bukti yang cukup, maka secara hukum penyidik dapat menjerat atau menetapkannya sebagai tersangka,” tutur Wakil Rakyat Dapil Jabar VIII (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon) ini.

Dalam kasus tersebut, kata Dave,  sebagaimana diketahui di dalam pemberitaan-pemberitaan media  bahwasanya ada seseorang yang mengungkap dan/atau melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi pada tahun 2018, 2019, dan 2020 yang berkaitan dengan BUMDes.

Namun orang tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik di duga kuat memiliki keterkaitan atau hubungan dengan orang atau dengan kata lain orang tersebut diduga telah turut serta memperkaya orang yang dilaporkan tersebut, sehingga hal tersebut dijadikan penyidik sebagai dasar/acuan di dalam menetapkan orang tersebut sebagai tersangka. 

“Secara hukum, hal yang biasa terjadi. Sebab yang harus dipahami di dalam suatu tindak pidana korupsi yang patut diperhatikan adalah bukan mengenai siapa pelapornya, namun justru mengenai bagaimana suatu tindak pidana korupsi tersebut terjadi, apa saja bukti-buktinya, bagaimana modus operandinya serta siapa-siapa saja yang memiliki keterlibatan dalam kasus ini,” jelas Ketum PPK Kosgoro 1957, Ormas Pendiri Golkar ini.

Pembenahan Koordinasi

Di tempat terpisah, Politisi Golkar yang juga advokat kondang, Henry Indraguna mengimbau masyarakat tak perlu khawatir untuk melaporkan tindak pidana korupsi jika dapat menunjukkan dan membuktikan kepada penyidik bahwasanya orang tersebut sama sekali tidak memiliki keterlibatan atau keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya tersebut sehingga penyidik dapat melihat dengan jelas mengenai fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi.

Henry juga menegaskan, seorang whistleblower pun dapat memiliki hak perlindungan dari LPSK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengamanatkan bahwasanya seorang saksi atau korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keselamatan nyawanya.

“Namun berbagai hak pelrindungan itu, secara hukum, memang dapat diterima oleh saksi atau korban jika memang LPSK sudah memberikan keputusannya. Apabila LPSK belum memberikan keputusan maka perlindungan tersebut tidak dapat dilaksanakan kepada seorang saksi atau korban tersebut,” jelas Anggota Sekretariat FPG DPR RI ini.

Menyikapi penerapan regulasi, implementasi maupun supervisi pemberantasan kasus-kasus korupsi, Henry, menyebutkan masih butuh pembenahan dalam sistem koordinasi. Khususnya koordinasi antara penegak Hukum dengan lembaga-lembaga terkait seperti LPSK agar hak-hak seorang whistleblower yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut dapat dilindungi dan diberikan hak-hak asasinya dengan baik.

“Sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan, tentunya kedepan peran serta masyarakat di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan secara maksimal dikarenakan adanya kekhawatiran dari masyarakat apabila melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi akan mengalami hal yang sama dengan kasus tersebut,” kata Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Menanggapi kasus Nurhayati, yang merupakan salah satu korban yang tadinya saksi namun kini justru jadi tersangka dan merupakan konstituen Dave Laksono di Dapil Jabar VIII, Henry yang juga Anggota Wankar DPP Partai Golkar ini.menyatakan bantuan yang paling utama yang dapat diberikannya adalah dukungan semangat dan support moral serta dukungan politik di parlemen saat dilakukan raker dengan eksekutif yang berhubungan dengan kasus tersebut.

“Kalau memang diminta untuk memberikan dukungan hukum, ya kita juga akan berikan. Kalau dukungan politik, sudah pasti secara otomatis diberikan oleh Pak Dave dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen. Terlebih korban adalah konstituen di dapilnya,” ucap Tenaga Ahli Anggota DPR RI Dave Laksono ini.

Menurut Henry, Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengungkapkan dukungannya atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang memastikan, penghentian kasus Nurhayati dan kabarnya sudah dikomunikasikan dengan Polri dan Kejaksaan.

"Jika Menko Polhukam sudah atensi dan reaksi atas kasus Nurhayati itu, Pak Dave di parlemen akan dukung secara politik karena sudah semestinya hak-hak warga negara harus dijamin atas keselamatan dan dilindungi hak-hak hukumnya terlebih menjadi pelapor atas tindak pidana korupsi yang menjadi kejahatan extraordinary ini," tegas Henry yang juga founder Firma Hukum Henry Indraguna and Partner ini.

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN