JAKARTA, investor.id- Rencana President University (PresUniv) untuk mendirikan Fakultas Kedokteran terus bergerak maju. Ini seiring ditandatanganinya Perjanjian Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara President University dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. MoU tersebut berisi nota kesepahaman antara PresUniv dengan Pemkab Bekasi untuk pengembangan sistem kesehatan akademik (Academic Health System atau AHS) di Kabupaten Bekasi. MoU tersebut ditandatangani oleh Rektor PresUniv Prof. Dr. Chairy dan Plt Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki, SE, MM. Jababeka Golf & Country Club, Cikarang, Bekasi, pada Rabu (20/4).

AHS adalah collaborative ecosystem yang melibatkan tiga pihak, yakni penyedia layanan kesehatan di Kabupaten Bekasi, seperti klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), RSUD Kabupaten Bekasi dan RS swasta; kalangan industri (yang memiliki klinik in-house, asuransi, termasuk penerapan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3; dan Fakultas Kedokteran, PresUniv. Melalui kolaborasi ini diharapkan akan muncul institusi dan sistem layanan kesehatan yang unggul.

Hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, Rektor dan Wakil Rektor, seperti Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D., Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.A., M.Kn., Wakil Rektor bidang Sumber Daya, dan Dr. Josep Ginting, Wakil Rektor bidang Pengembangan Usaha, dan para dekan.

Dari tim pendukung, hadir Dekan Fakultas Kedokteran, PresUniv, Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A(K), M. Kes., dan Edhyana Kusumastuti Sahiratmadja, dr., Ph. D., Kepala Program Studi Kedokteran. Hadir pula Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Padjajaran (Unpad), Prof Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., SpOG(K)-Onk, DMAS. Untuk mendirikan Fakultas Kedokteran, PresUniv dibimbing oleh Fakultas Kedokteran, Unpad.

Sementara, dari jajaran Pemkab Bekasi, selain Plt. Bupati, hadir pula Sekretaris Daerah Drs. Dedy Supriyadi, MM., Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Enny Mainiarti, tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan jajarannya. Selain itu hadir Plt. Direktur RSUD Bekasi dr. H. Alamsyah, M.Kes., beserta jajaran direksi RSUD.

“PresUniv tidak hanya mendirikan Fakultas Kedokteran, tapi juga ingin ikut membangun AHS di Kabupaten Bekasi. Kami menyadari bahwa membangun AHS itu tidak mudah. Perlu dukungan dari pemerintah, termasuk Pemkab Bekasi,” kata Prof. Budi Susilo Soepandji.

MoU yang ditandatangani hari ini merupakan wujud dukungan Pemkab Bekasi terhadap rencana PresUniv dalam mendirikan Fakultas Kedokteran. “Penandatanganan MoU ini adalah simbol bahwa kita akan bahu membahu mewujudkan AHS di Kabupaten Bekasi,” tegas dia.

Sementara, Plt. Bupati Akhmad Marjuki mengapresiasi rencana PresUniv dalam mendirikan Fakultas Kedokteran. Katanya, “Setelah mendengar penjelasan tentang AHS, saya nyatakan bahwa kerja sama antara Pemkab Bekasi dengan PresUniv ini benar-benar harus kita wujudkan. AHS jangan hanya menjadi simbol semata.”

MoU yang ditandatangani tersebut diharapkan bisa menjadi landasan bagi PresUniv dan Pemkab Bekasi dalam mengembangkan AHS di Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan lebih detail dari MoU tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Distribusi Timpang

Saat ini penambahan jumlah dokter di Indonesia sudah kian mendesak. “Jumlah dokter masih kurang. Jadi, harus ditambah,” kata Prof. Yudi Mulyana, Dekan Fakultas Kedokteran, Unpad, dalam sambutannya pada acara tersebut.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia memberi pelajaran bahwa standar World Health Organization (WHO) belum memadai. WHO menetapkan standar 1 dokter per 10.000 penduduk. Dalam kondisi normal, standar tersebut mungkin cukup. Namun, jika terjadi bencana kesehatan, seperti pandemi atau wabah lainnya, jumlah tersebut sangat kurang. Ini tentu sangat merugikan, karena akan ada korban yang tidak tertolong, termasuk korban dari kalangan dokter dan tenaga kesehatan. Itulah yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan negara-negara lainnya.

Pandemi Covid-19 mengingatkan bahwa menambah jumlah dokter, termasuk fasilitas pendukung, kini menjadi kebutuhan. Jangan sampai bencana kesehatan, yang menelan banyak korban akibat kurangnya jumlah dokter, berulang kembali.

Kondisi ini sangat potensial terjadi. Seiring dengan globalisasi, interaksi antarnegara dan warga dunia menjadi semakin intensif. Ini membuat penyakit dapat dengan cepat menular dari satu negara ke negara lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya. Itulah yang terjadi pada saat pandemi Covid-19. Jadi, wabah atau pandemi dapat terjadi setiap saat.

Sementara, di sisi lain distribusi dokter di Indonesia masih belum merata. “Distribusi dokter memang masih menjadi masalah,” kata Prof. Yudi Mulyana. Di kota-kota besar ada banyak dokter, tetapi di kota-kota kecil sebaliknya. Jika terjadi pandemi atau wabah, ini tentu mempersulit penanganan dan meningkatkan risiko.

Pendirian Fakultas Kedokteran di PresUniv diharapkan bisa ikut memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tantangan tersebut.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS