Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pendapatan Daerah Tahun 2022 Se-Provinsi Papua di Timika, Kamis (19/5/2022).

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pendapatan Daerah Tahun 2022 Se-Provinsi Papua di Timika, Kamis (19/5/2022).

Kemendagri Dorong Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jumat, 20 Mei 2022 | 10:47 WIB
Vento Saudale (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong implementasi elektronifikasi dan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. 

Hal itu dikatakan, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pendapatan Daerah Tahun 2022 Se-Provinsi Papua di Timika, Kamis (19/5/2022). 

Dalam Rakor teknis tersebut Fatoni mengatakan, Kemendagri terus mendorong implementasi elektronifikasi dan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Ia menyampaikan, perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang pendapatan daerah, agar pengelolaan pendapatan daerah lebih efektif, efisien dan akuntabel.

"Kami juga mendorong pentingnya elektronifikasi dan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah harus beradaptasi dengan proses digital dengan tujuan menghasilkan proses yang lebih efisien dan efektif," kata Fatoni dalam rilisnya, Jumat (20/5/2022).

Sementara itu, terkait dampak pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), lanjut Fatoni, memberikan peningkatan penerimaan PDRD kabupaten/kota sampai dengan 48%. Angka ini berdasarkan data APBD 2021.

"Adapun penurunan untuk provinsi dikarenakan adanya skema opsen, namun demikian melalui penerapan opsen diharapkan pemungutan PKB dan BBNKB menjadi lebih optimal melalui sinergi pemda provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dan law enforcement terhadap pengguna kendaraan bermotor," terangnya.

Pemda Provinsi, lanjut Fatoni, akan menerima tambahan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan untuk mendanai kewenangan penerbitan dan pengawasan izin Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25 persen.

Fatoni menjelaskan substansi utama dalam UU HKPD tersebut. Salah satunya adalah perbaikan dalam kebijakan di bidang pembiayaan daerah sehingga menjadi lebih sederhana, namun tetap menjaga prinsip prinsip kehati-hatian.

"Kami juga mendorong penguatan reformasi perpajakan dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis PDRD untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan," jelasnya.

UU HKPD ini juga diharapkan menjadi bagian dari sinergitas fiskal daerah dalam mendukung fiskal nasional, dengan tujuan agar gerak langkah pusat dan daerah menjadi lebih harmonis. Sehingga target-target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat lebih mudah dicapai. 

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN