Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sejumlah pengunjung di dalam mal di Jakarta Pusat. Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Sejumlah pengunjung di dalam mal di Jakarta Pusat. Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Satgas Covid-19: PPKM Bisa Dicabut pada November-Desember

Jumat, 27 Mei 2022 | 18:45 WIB
Hendro D Situmorang (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memperkirakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan dicabut pada November atau Desember 2022.

Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Darurat Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Kaliaga Ginting menyatakan, untuk keluar dari status pandemi membutuhkan waktu enam bulan berturut-turut tanpa ada lonjakan atau peningkatan kasus baru, atau angka reproduksi (reproduction rate/Rt) kasus Covid-19 tingkat nasional di bawah 1.

Advertisement

"Bila ditambahkan dengan enam bulan ke depan mulai dari bulan Mei ini, maka di bulan November atau Desember PPKM-nya bisa dicabut pemerintah. Namun dengan catatan selama enam bulan terkendali," katanya, Jumat (27/5/2022).

Baca juga: Jumlah Investor Ritel Pasar Modal Terus Meningkat Selama Pandemi

"Kenapa enam bulan, karena Indonesia terikat dengan The International Health Regulations (IHR) 2005 dari WHO. Maka kita usahakan pandemi terkendali sebab kita masih dalam pengawasan WHO. WHO nanti yang mencabut status endemi," tambah Alexander.

Kabar baiknya adalah, Rt Indonesia saat ini sudah berada di bawah 1. Karena itu angka kasus harian Covid-19 di kisaran 200-an. Kalau seperti ini terus hingga enam bulan ke depan, Indonesia masuk ke endemi dan WHO akan mencabutnya.

"Nanti akhirnya sama seperti demam berdarah atau malaria di Indonesia. Artinya tetap ada dilaporkan. Nantinya apabila kasusnya melonjak tinggi, akan ada respons ke depannya," katanya.

Alexander juga menegaskan, seandainya nanti pada bulan Juni 2022, semua kabupaten/kota masuk pada status level 1 PPKM, pemerintah tetap harus menunggu hingga enam bulan ke depan dengan melihat apakah gerakan grafik kasus Covid-19 stabil atau tidak. Hal terpenting adalah stabil dalam posisi yang terendah dan terkendali.

Baca juga: PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 di Indonesia

"Misal angka kasusnya 50 per hari dan ini berlangsung terus hingga 6 bulan. Hal ini akan lebih bagus terjadi daripada bulan ini 50 kasus lalu bulan depannya melonjak tinggi menjadi 100, 200 atau di atasnya dan kemudian turun lagi. Ini artinya tidak stabil," tuturnya.

Makanya Satgas Covid-19 berharap dalam enam bulan ini kasus benar-benar terkendali dalam posisi paling rendah dalam indikator-indikatornya seperti positivity rate, kasus aktif, kasus baru dan kematian, Rt, dan keterisian pasien di rumah sakit (BOR).

“Jadi, gambaran itu yang kita lihat grafik kasusnya stabil. 100 kasus pun angkanya tidak masalah asal stabil pada sekitar 100-an itu bagus. Inilah yang dinamakan terkendali. Bukan hanya melihat level 1 PPKM-nya, tetapi kita lihat jumlah kasusnya terkendali, karena levelisasi PPKM itu tidak hanya faktor Covid-19, tetapi juga faktor pencapaian vaksinasi,” ujarnya.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN