Menu
Sign in
@ Contact
Search
Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Penetapan Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Foto: IST

Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Penetapan Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Foto: IST

Soal Status Pemilu 2024 di IKN dan 3 Provinsi Baru, Komisi II DPR Lebih Pilih Terbitkan Perppu

Senin, 4 Juli 2022 | 12:11 WIB
Yustinus Paat (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id -- Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan pihaknya cenderung memilih penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu dibandingkan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini disampaikan Guspadi merespons usulan KPU soal status Pemilu 2024 di IKN (Ibu Kota Negara) baru maupun 3 provinsi baru di Papua.

"Kecenderungan fraksi-fraksi di Komisi II DPR jika merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentu memakan waktu panjang dan bisa saja merambah kepada klaster-klaster lain. Padahal kita hanya akan mengisi kekosongan aturan soal Pemilu dikarenakan adanya daerah otonomi baru (DOB) di 3 provinsi di Papua dan IKN," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (4/7/2022).

Guspardi merujuk pada pengalaman jadwal Pilkada Serentak 2020 yang diundur melalui Perppu, dari jadwal semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Bahkan, kata dia, sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi II DPR lebih menyepakati Perppu untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal Pemilu di 3 DOB Papua dan IKN dibandingkan revisi UU Pemilu.

"KPU boleh saja mengusulkan, tetapi yang menentukan DPR bersama pemerintah. KPU itu menyelenggarakan pelaksanaan apa yang kita tetapkan oleh DPR dan Pemerintah," tegas dia.

Lebih lanjut, Guspardi mengatakan penambahan anggaran pemilu 2024 akibat adanya 3 DOB baru dan IKN merupakan sebuah keniscayaan. Menurut dia, anggaran hingga hal teknis pemilu akan dibahas DPR bersama pemerintah dan KPU.

"Makin cepat makin bagus (soal Perppu). Jadi tergantung kesepakatan pemerintah dan DPR kapan waktu yang tepat untuk kita bahas. Sekarang ini kan baru tahapan pemilu, belum masuk kepada penetapan dapil dan lain sebagainya," pungkas Guspardi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan perlu dilakukan revisi UU Pemilu untuk mengakomodir hukum pemilu di IKN baru dan 3 DOB Papua. Pasalnya, pemilu di 3 DOB dan IKN belum diatur dalam UU Pemilu.

Menurut Hasyim, pembentukan kota/kabupaten tidak ada masalah dengan elektoral. Namun, kata dia, paling berpengaruh adalah keterwakilan kursi di DPR RI dan pembentukan DPRD baru. Di sisi lain, IKN juga mengakibatkan berubahnya teknis pemilu di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Wilayah ini merupakan kawasan yang menjadi lokasi IKN.

"Yang jelas di Undang-undang (Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN) dijelaskan, yang akan ada Pemilu di sana pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD," ungkap Hasyim.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com