JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, upaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik. IKN Nusantara diharapkan akan meningkatkan pemerataan dan menjadi penggerak perekonomian domestik.

Pembangunan IKN dilakukan sejalan dengan amanat dari UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Pembangunan IKN telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan serta pentahapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara. DPR RI telah memberikan dukungan untuk pembangunan IKN.

Baca juga: Ketua MPR: Indonesia Bisa Beri Solusi Masalah Global

“IKN Nusantara, diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia,” kata Puan Maharani dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Selasa (16/8/2022).

Puan mengatakan pembangunan, IKN Nusantara juga harus dijalankan secara sinergis antar pemangku kepentingan. Pembangunan IKN sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa.

“Diperlukan dukungan seluruh pihak untuk dapat selaras dalam memaknai IKN sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional,” kata dia.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Mampu Hadapi Krisis Global

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan untuk pembangunan IKN Nusantara sudah terdapat sejumlah negara yang berminat menanamkan modal dalam pembangunan IKN. Oleh karena itu, pembangunan IKN Nusantara tetap berjalan sesuai dengan rencana pemerintah.

Beberapa negara yang sudah berminat untuk investasi di IKN Nusantara yaitu Uni Emirat Arab, Korea, Taiwan, dan Tiongkok. Dia mengatakan untuk Uni Emirat Arab sudah menaruh modal sebesar US$ 20 miliar di Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Untuk pembangunan IKN dibutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut 20% pembiayaan berasal dari APBN dan sisanya berasal dari investasi murni.

“Kawasan-kawasan dibangun pemerintah terkait infrastruktur dasar untuk nilai ekonomi tinggi. Mereka memang mau investasi di Indonesia. Investasi yang mereka masuk tidak hanya di properti, mereka mau bikin di sumber daya alam, bikin hilirisasi,” kata Bahlil.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS