Menu
Sign in
@ Contact
Search
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel.

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel: Output Pendidikan Harus Sesuai dengan Kebutuhan Bangsa

Jumat, 19 Agustus 2022 | 14:43 WIB
Indah Handayani (handayani@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengapresiasi dan juga mewanti-wanti tentang jumlah anggaran pendidikan yang mencapai Rp 608,3 triliun.

“Ini memang sesuai dengan amanat undang-undang yang harus 20% dari total APBN. Namun angka yang besar ini harus menelurkan sumberdaya manusia yang sesuai dengan tantangan bangsa dan negara ke depan,” ungkapnya, Kamis (18/8/2022). 

Hal itu dikemukakan Rachmat Gobel untuk menyokong pidato Presiden Joko Widodo tentang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2023 dan Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 16 Agustus 2022. Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa total belanja negara adalah Rp 3.041,7 triliun. Angka defisit ditargetkan 2,85% terhadap PDB. Target lainnya adalah, pengangguran terbuka 5,3% hingga 6%, angka kemiskinan 7,5-8,5%, rasio gini 0,375-0,375, indeks pembangunan manusia 73,31-73,49, serta nilai tukar petani (NTP) 105-107 dan nilai tukar nelayan (NTN) 107-108.

Rachmat Gobel menyatakan, mendukung semua visi dan program Presiden tentang pendidikan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa visi dan program tersebut harus bisa diterjemahkan secara tepat oleh para menteri, khususnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Harus ada roadmap tentang pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan kbutuhan riil bangsa dan negara Indonesia,” katanya.

Sebagai contoh, Rachmat Gobel menyebutkan kaitan pendidikan dengan tuntutan industri dan perkembangan ekonomi ke depan. Untuk itu, ia menyarankan Mendikbud harus datang ke Menaker, ke Menperin, ke Menteri ESDM, ke Mentan. Untuk menanyakan hal yang dibutuhkan. Karena Presiden dengan jelas menyatakan prioritasnya tentang hilirisasi industri, akselerasi sektor pangan dan energi, serta tentang daya saing Indonesia di dunia internasional.

Baca juga: Rachmat Gobel Minta Pemda Serius Memajukan Ekonomi Kawasan Perbatasan

“Jadi harus ada link and match antara pendidikan dengan pasar kerja maupun dengan tantangan bangsa dan negara itu sendiri,” jelas Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel menyatakan, di tengah situasi perubahan iklim dan geopolitik global maka dunia akan menghadapi pasokan dan keterjangkauan harga pangan dan energi. Karena itu, Indonesia harus bisa berdaulat di bidang pangan dengan membangun sektor pertanian dan industri pangan. Hal serupa juga harus dilakukan di sektor energi dengan membangun energi baru dan energi terbarukan. Pada sisi lain, Indonesia juga sedang berjuang untuk masuk sebagai negara berpendapatan tinggi dengan menguatkan industri dan UMKM.

Lebih lanjut Rachmat Gobel menyatakan, Mendikbud juga harus membuat key performance indicator yang konkret untuk setiap kebutuhan tenaga kerja dan kualitas sumberdaya manusia di tiap sektor. “Harus terukur secara matematis. Bukan hanya manis dan indah dalam rumusan. Misalnya tentang kebutuhan terhadap sumberdaya pertanian, handicraft, industri hilir, dan seterusnya. Saat ini para master ukir, master batik, master tenun makin sulit ditemukan. Padahal sumbangannya terhadap ekonomi cukup besar,” paparnya.

Karena itu, Rachmat Gobel mengkritisi kebijakan Mendikbud yang lebih banyak bicara konsep-konsep besar maupun belajar secara digital. “Jaringan komunikasi saja belum merata, belum lagi soal kemampuan masyarakat untuk memiliki tablet atau laptop. Lebih baik bicara lebih membumi dan sesuai kebutuhan pasar,” katanya.

Baca juga: Rachmat Gobel: Filatelis Adalah Pencatat Sejarah dan Peradaban

Karena itu, Rachmat Gobel mengingatkan tentang efektivitas anggaran pendidikan terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Meski tiap tahun alokasi untuk anggaran pendidikan terus meningkat, dampaknya terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja masih jauh dari yang diharapkan. Sampai saat ini, katanya, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif rendah. Berdasarkan data ILO, pada 2021 lalu produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di posisi 107 di antara 185 negara.

Berdasarkan purchasing power parity (PPP), lanjut Rachmat Gobel, produktivitas tenaga kerja Indonesia per jam terhadap PDB baru mencapai US$ 13,1, jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang masing-masing US$ 16 dan US$ 15,2. Ini menunjukkan kebijakan pendidikan yang belum terkoneksi dengan realitas kebutuhan dan tantangan bangsa.

Menurut Rachmat Gobel, masih rendahnya produktivitas tenaga kerja ini akan sangat merugikan. Tidak hanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, katanya, tapi juga pada upaya memaksimalkan daya saing perekonomian nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara industri maju pada 2045 mendatang. Rendahnya produktivitas tenaga kerja juga akan membuat kehilangan dampak bonus demografi yang menjadi salah satu keunggulan Indonesia.

Rachmat Gobel mengatakan, Mendikbud dituntut untuk merancang program pendidikan yang lebih efektif dan tepat guna atau link and match dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ke depan. Sinergi antar lembaga negara, dunia pendidikan dan dunia usaha  harus lebih digalakkan.

Alokasi Anggaran Pendidikan 2018-2023 (Rp triliun)

Tahun              APBN              Anggaran Pendidikan

2018                2.220,1            404,1

2019                2.461,1            442,5

2020                2.528,7            508,08

2021                2.750,02          550,0

2022 *1           3.106,4            621,3

2023 *2           3.041,7            608,3

Keterangan:

*1: Untuk anggaran pendidikan 2022, semula dialokasikan Rp 542,8 triliun, namun karena adanya peningkatan penerimaan negara akibat kenaikan harga komoditas ,  maka melalui Perpres 98/2022 pemerintah menaikan penerimaan negara dari semula Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun sehingga anggaran pendidikan ikut naik Rp 78,5 triliun menjadi Rp 621,3 triliun.

*2: merupakan data usulan dalam RAPBN 2023.

Produktivitas Tenaga Kerja Per Jam Terhadap GDP

Berdasarkan Purchasing Power Parity  (US$)

Negara                         Produktivitas

Singapura                    73,1

Brunei                         57,9

Korea Selatan             41,5

Jepang                         40,3

Malaysia                     26,0

Thailand                      15,2

China                          13,4

Indonesia                    13,1

Sumber: ILO Statistic 2021

Catatan: secara global ranking produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di posisi 107 dari 185 negara.

Editor : Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com