Menu
Sign in
@ Contact
Search
Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran mobil listrik pertama di Indonesia, Hyundai Ioniq 5 di pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022). Foto: BPMI Setpres

Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran mobil listrik pertama di Indonesia, Hyundai Ioniq 5 di pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022). Foto: BPMI Setpres

Jokowi Instruksikan Pejabat Pusat dan Daerah Gunakan Mobil Listrik

Kamis, 15 Sep 2022 | 00:52 WIB
Nasori (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah (pemda) untuk menggunakan mobil listrik. Ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah.

Inpres Nomor 7/2022 ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, serta para Gubernur dan bupati/wali kota.

“Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bagian ketiga Inpres itu sebagaimana dikutip Beritasatu.com, Rabu (14/9/2022).

Sementara, pada bagian keempat tertulis, pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Advertisement

“Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” isi bagian kelima inpres mobil listrik.

Kendaraan Dinas BUMN

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kendaraan listrik, baik mobil listrik atau motor listrik akan menjadi kendaraan dinas karyawan BUMN. "BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan komitmen pemerintah, termasuk dalam percepatan transisi energi berkelanjutan," kata Erick Thohir dalam akun Instagramnya, Selasa (13/9/2022).

Untuk itu, ujar Erick, pihaknya bersepakat mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik mobil listrik atau sepeda motor listrik. "Juga dalam program kepemilikan kendaraan bagi karyawan dan kendaraan dinas. Namun, tentunya dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan kemampuan masing-masing BUMN," tulis dia.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com