Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Kasus DA Buktikan Mafia Pajak Sudah Sistemik

Senin, 27 Februari 2012 | 09:12 WIB
Antara

JAKARTA-Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan munculnya kasus DA dan sebelumnya Gayus Tambunan membuktikan jaringan mafia pajak sudah sistemik dan untuk membongkarnya pemerintah harus kooperatif.

"Temuan PPATK yang kemudian memunculkan kasus DA membuktikan bahwa jaringan mafia pajak tidak berhenti pada kasus yang melibatkan terpidana Gayus Tambunan. Persoalan sesungguhnya sudah sistemik, dan karena itu lahirlah ungkapan mafia pajak itu," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (26/2).

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan adanya pegawai Ditjen Pajak golongan III C, DA, dan isterinya yang memiliki rekening hingga lebih Rp80 miliar.

Lebih lanjut Bambang menegaskan, upaya memerangi mafia pajak kini bergantung pada kemauan politik pemerintah.Temuan PPATK, tambahnya, juga bergantung pada kemauan politik pemerintah.Oleh karena itu, baik kasus DA maupun kasus Gayus Tambunan jangan disederhanakan.

"Dua kasus ini layak dijadikan pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia pajak.�Namun, pemerintah sendiri harus kooperatif," kata Bambang. Mengacu pada kasus DA dan Gayus, tambah Bambang� Komisi III DPR bisa saja berinisiatif membawa kasus ini ke Panitia Kerja (Panja) Mafia Hukum dan Mafia Perpajakan.Kurang lebih setahun lalu, Panja Perpajakan Komisi III DPR pernah mendalami� sejumlah kasus penggelapan pajak.

Saat itu, tambah Bambang, untuk pendalaman, Panja sempat memanggil pihak-pihak terkait, termasuk para pejabat dan mantan pejabat Ditjen Pajak. Tetapi,�pemerintah terkesan tidak kooperatif."Ada semacam keengganan untuk memerangi mafia pajak," kata Bambang.

� Dengan terungkapnya kasus DA, semua pihak tentu berharap pemerintah lebih peduli dan prihatin.�Sebab, penggelapan pajak oleh mafia pajak merugikan negara dan rakyat.

"Kalau pemerintah tidak peduli, penegak hukum akan kesulitan memerangi mafia pajak. Agar upaya memerangi pajak berjalan efektif, diperlukan kemauan politik dari pemerintah," katanya.(ant/hrb)

Editor : herry barus (herrybarus@yahoo.com.au)

BAGIKAN