JAKARTA, investor.id – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengkritik pernyataan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim tentang keberadaan tim bayangan, yang kemudian disebut sebagai vendor, yang berjumlah 400 orang.

“Dengan berbagai langkah dan kebijakannya, yang kini ditambah dengan pengakuan tentang keberadaan tim bayangan ini, saya menilai sesungguhnya Mendikbud Ristek tak paham kebutuhan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia terhadap agenda dan tata kelola pendidikan di Indonesia,” katanya, Rabu (28/9/2022). 

Sebelum munculnya kontroversi keberadaan tim bayangan atau vendor yang berjumlah 400 orang tersebut, Nadiem juga lebih sibuk membuat jargon-jargon seperti Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Nadiem juga sibuk bongkar-pasang sistem dan kurikulum baru. Selain itu, Nadiem fokus pada digitalisasi pendidikan.  

Baca juga: Rachmat Gobel: Mari Bangun Politik Berwawasan Budaya

Padahal, kata Rachmat Gobel, pendidikan selain fokus pada program jangka panjang juga harus relevan dengan kebutuhan jangka menengah dan jangka pendek. “Karena itu pendidikan harus melihat pada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hal itu harus dilihat pada program di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan,” katanya.

Rachmat Gobel mencontohkan, kondisi global saat ini sedang dihadapkan pada tantangan ketersediaan pangan akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan juga geopolitik global. Karena itu, pendidikan harus bisa mengantisipasi ini dalam pendidikan pertanian. Pada sisi lain, katanya, dunia pertanian Indonesia sedang dihadapkan pada menuanya usia petani dan kurang tertariknya generasi milenial untuk bertani.

“Jadi masalah ini bukan hanya menyangkut kementerian pertanian tapi juga apa solusi dari kementerian pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar, jangan sampai kita krisis pangan,” papar Rachmat Gobel.

Baca juga: Rachmat Gobel: Mari Jadikan Gorontalo Pusat Kuliner Ikan Tuna

Lebih lanjut Rachmat Gobel mengatakan, Indonesia harus masuk ke dalam teknik pertanian yang modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. “Spirit ini yang harus muncul dalam pendidikan pertanian kita seperti di negara-negara maju seperti di Jepang, Eropa, Australia, Amerika, bahkan Tiongkok,” jelas Rachmat Gobel.

Selain itu, kata Rachmat Gobel, Indonesia sedang memasuki tahap industrialisasi. Karena itu, kementerian pendidikan juga harus berkoordinasi dengan menteri perindustrian, menteri ESDM, menteri tenaga kerja, dan seterusnya.

“Dialog dengan mereka. Apa kebutuhannya. Begitu cara kerja menteri pendidikan. Bukan sibuk membuat jargon dan bongkar-pasang sistem maupun kurikulum. Dunia pendidikan harus fokus ke era industri, yang sayangnya saya belum melihatnya dalam hampir tiga tahun ini,” terang Rachmat Gobel.

Baca juga: Rachmat Gobel: Indonesia Miliki Industri Pertahanan Unggul di Banyuwangi

Hadirnya tim bayangan, kata Rachmat Gobel, juga menunjukkan lemahnya menteri pendidikan dalam membangun sistem ke dalam, pembinaan sumberdaya manusia di tim internal, dan paling parah tak memahami tata kelola bernegara. “Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa membangun tim dan tim itu bisa berkelanjutan. Nah ini malah membentuk tim di luar. Terus setelah dia tak jadi menteri, bagaimana dengan kelanjutan programnya? Ini kan aneh,” katanya.

Rachmat Gobel khawatir hadirnya bahasa vendor ini menjadi memberi kesan bahwa ini hanya soal proyek saja. Mengingat, dana pendidikan itu sangat besar. Sesuai regulasi harus 20% dari APBN, sehingga anggaran pendidikan sangat besar.  Pada 2020 bernilai Rp 508 triliun, pada 2021 Rp 550 triliun, pada 2022 Rp 621 triliun, dan tahun 2023 nanti bisa lebih besar lagi.

“Bagaimana anggaran ini efektif bagi peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan guru, serta ujungnya pada kualitas peserta didik. Menteri pendidikan harus bisa mempertanggungjawabkan ratusan triliun anggaran pendidikan ini,” tutup Rachmat Gobel. 

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS