Menu
Sign in
@ Contact
Search
Sejumlah orang tua murid mengantarkan anaknya untuk mengikuti Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

Sejumlah orang tua murid mengantarkan anaknya untuk mengikuti Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

Tuntaskan Polemik, Inisiasi Ulang Pokja RUU Sisdiknas Dibutuhkan

Jumat, 30 September 2022 | 07:39 WIB
Maria Fatima Bona (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta untuk revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), pemerintah yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebaiknya menginisiasi ulang  pembentukan tim panitia kerja (pokja)  nasional RUU Sisdiknas.

Syaiful Huda menyebutkan, pokja nasional RUU Sisdiknas ini akan membentuk tim alternatif membahas dan menyempurnakan RUU Sisdiknas dari apa  yang selama ini sudah  dirumuskan dari pihak pemerintah.

Baca juga: Sejumlah Stakeholder Ini Diminta Terlibat dalam Pokja Nasional RUU Sisdiknas

“Tim alternatif ini saya kira nanti akan menyempurnakan draf RUU Sisdiknas yang sekarang sedang dipersiapkan oleh pemerintah,” kata Syaiful Huda dalam wawancara di Program News On Spot bertajuk "Kawal RUU Sisdiknas" Beritasatu TV, Kamis (29/9/2022). dalam wawancara di Program News On Spot bertajuk "Kawal RUU Sisdiknas" Beritasatu TV, Kamis (29/9/2022).

Untuk itu, Syaiful Huda menuturkan, RUU Sisdiknas tidak masuk sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2022 ini harus dimanfaatkan untuk pemerintah untuk mendapat masukan dari stakeholder.

Dalam hal ini, pemerintah harus proaktif mengundang banyak pihak  seperti para pakar dan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendidikan untuk penyempurnaan sebelum RUU tersebut kembali diajukan pada prolegnas prioritas tahun 2023 atau 2024. “Saya kira ini kesempatan terbaik  untuk  membuat pokja  nasional  RUU Sisdiknas,” ucapnya.

Baca juga: RUU Sisdiknas, Pendidikan Pancasila Jadi Mapel Wajib

Syaiful Huda menuturkan, adanya pokja nasional RUU Sisdiknas ini  sebagai proses pelembagaan  dan  partisipasi  yang akan mengkaji RUU Sisdiknas dari berbagai klaster terkait isu-isu yang selama ini disoroti publik.

“Dalam pokja ini digodok semuanya  dan semua substansi yang selama ini  berbeda dengan pemerintah. Nanti dimasukan di dalam rumusan baru  dalam draf RUU Sisdiknas  itu,” ucapnya.

Selanjutnya, Syaiful Huda juga menambahkan,  revisi  RUU Sisdiknas ini dapat  mengubah cara pandang Kemendikbudristek bahwa   kesempatan memasukan substansi lain selain Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sebagai suatu transformasi  dunia pendidikan.  

“Kalau pemerintah masih kekeuh, kalau substansi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka  yang  itu satu-satunya.  Maka ada substansi lain seperti  perlu pengaturan yang lebih  mengikat banyak pihak terkait anggaran 20% pendidikan yang belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan selama ini,” ucapnya.

Baca juga: Tuai Banyak Polemik, Komisi X DPR Belum Terima Draf RUU Sisdiknas

Adapun substansi lainnya, yakni pemerintah harus memasukan pasal terkait sekolah amanat UU, yakni pemerintah  tidak perlu sibuk membangun unit sekolah baru di  wilayah yang memiliki sekolah swasta . Namun, tugas pemerintah, yakni memfasilitasi penuh sebagaimana pemerintah  membantu sekolah negeri.

“Jadi banyak substansi, kalau pemerintah hanya menganggap hanya substansi  Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang masuk.  Selamanya akan begini terus, ini saya kira masukan kepada pemerintah,” pungkasnya. 

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com