JAKARTA, Investor.id – Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga mengungkapkan alasan partainya lebih mendukung sistem proporsional tertutup, dibandingkan dengan proporsional terbuka untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah didasarkan hasil penelitian.

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh politisi senior PDIP Pramono Agung, Eriko mengungkapkan, dalam tiga pemilu sebelumnya telah terjadi pragmatisme yang luar biasa. “Satu lagi, Undang-Undang Dasar kita nomor 22 menyatakan bahwa yang menjadi peserta Pemilu adalah partai dan banyak sekali kritikan kepada partai bahwa partai tidak bisa memberikan kader-kader yang baik, katanya begitu. Apakah dia rajin, apakah dia juga mengikuti ketentuan, apakah dia bersih, apakah ada jaminan dengan misalnya proporsional terbuka ini?” kata Eriko dalam program Obrolan Malam Fristian bertajuk “Untung-Rugi Coblos Partai Bukan Caleg” yang disiarkan di BTV, Senin (9/1/2023).

Eriko menambahkan, partai seharusnya bertanggung jawab terhadap apa yang dipilih. Namun di sisi lain, partai ingin menang dalam Pemilu. “Logis saja, partai mau menang. Cara yang sederhana, bagaimana? Kita memilih caleg-caleg yang terkenal, yang juga punya kemampuan materi yang kuat, begitu yang mau disajikan. Tetapi, PDIP melihat ini menjadi salah satu hal yang tidak boleh dikembangkan lebih lanjut, hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang tidak baik,” ujarnya.

Eriko menyampaikan, dengan sistem proporsional terbuka, PDIP sebetulnya juga tetap untung.  Mengacu pada hasil survei dari berbagai lembaga, elektabilitas PDIP tetap kuat.

“Kita lihat hasil survei, dari yang paling rendah 18%, sampai yang paling tinggi 30% lebih, kita average  25%, berarti satu dari empat. Sebenarnya, bukankan lebih untung bagi PDIP dengan proporsional terbuka? Banyak juga yang katakanlah popular, punya kemampuan finansial yang baik, tentu lebih memilih PDIP yang kemungkinannya lebih besar,” kata Eriko.

Dengan sistem proporsional tertutup, lanjut Eriko, partai tentunya juga akan menempatkan kader-kader terbaik. “Bukankan nanti partai yang mengikuti kontestasi ini, bilamana itu terjadi (tidak menempatkan kader terbaik), apakah dia (partai) tidak dihukum oleh rakyat pada Pemilu berikutnya? Bisa yang tadinya 25% atau 30% bisa tinggal 5%. Rakyat dalam hal ini bisa melihat dan meminta tanggung jawab partai,” kata Eriko.

Editor: Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS