JAKARTA, Investor.id – Di tengah perbedaan pendapat antara sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menilai bisa diambil jalan tengah dengan menjalankan sistem proporsional tertutup, tetapi sebelumnya harus melalui Pemilu pendahuluan.

“Jadi tidak terbuka murni dan tak tertutup murni. Artinya kita akan memilih partai, tetapi partai politik harus melakukan proses kandidasi yang transparan, partisipatif dan akuntabel melalui Pemilu pendahuluan,” kata Mada dalam program Obrolan Malam Fristian bertajuk “Untung-Rugi Coblos Partai Bukan Caleg” yang disiarkan di BTV, Senin (9/1/2023).

Mada bersama rekannya pernah melakukan riset, di mana salah satu rekomendasinya dalam menyongsong revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sistem proporsional tertutup, tetapi dengan adanya Pemilu pendahuluan terlebih dahulu pada setiap partai politik. Hal ini penting guna memastikan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel tetap dijalankan.  

“Ada beberapa negara yang melakukan ini, termasuk misalnya Perancis, bahkan dalam Pemilu presiden juga melakukan pendahuluan. Amerika Serikat juga Pemilu pendahuluan. Meskipun yang dipakai electoral college, tetapi sebenarnya ada Pemilu pendahuluan yang di situ sebenarnya rakyat juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses nominasi atau kandidasi calonnya,” kata Mada.

Teknis rekomendasi yang disampaikan Mada, di setiap kepengurusan partai politik mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai level nasional ada forum musyawarah yang diikuti oleh anggota-anggota partai politik. Dari forum tersebut kemudian ditentukan siapa kandidat yang akan dicalonkan oleh partai politik.

“Hanya dengan cara ini, partisipasi masyarakat bisa lebih dijamin ketika nanti sistemnya tertutup,” kata Mada.

Editor: Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS