JAKARTA, Investor.id - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyepakati tiga komitmen bersama dengan para pelaku e-commerce guna memberantas praktik thrifting dan perdagangan pakaian bekas impor. Pelaku e-commerce yang ikut sepakat dalam tiga komitmen ini adalah Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA), Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, dan Tiktok.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, tiga poin komitmen yang sudah disepakati, yaitu, pertama, seluruh platform e-commerce meminta seller untuk mematuhi aturan perundang-undangan. Termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

“Sudah ada aturan jelas pelarangan pakaian bekas impor ilegal untuk masuk dan diperdagangkan di Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka melarang penjualan pakaian bekas impor. Karena thrifting ini jelas berdampak negatif kepada UMKM lokal hingga lingkungan,” ucap Hanung di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, pada Kamis (16/3/2023).

Kedua, KemenKopUKM meminta, mulai hari ini, sudah ada peringatan untuk melakukan take down (menurunkan) para penjual pakaian bekas impor. “Pekan depan diharapkan sudah ada hasilnya. Terutama dalam tautan/link yang dengan gampang saat dilakukan pencarian di internet. Kami harapkan yang seperti ini sudah hilang,” kata Hanung.

Ketiga, jika sudah ada peringatan dari platform e-commerce ke seller, namun tak dipatuhi, KemenKopUKM meminta agar akun atau seller tersebut di-blacklist. KemenKopUKM meminta platform melakukan take down dan peringatan secara mandiri.

“Harus ada tim khusus dari idEA untuk mengawasi dan memantau hal ini, dan kemudian melaporkannya kepada KemenKopUKM,” tutur Hanung.

Hanung mengatakan, pihaknya ingin menyasar pemodal besar dalam hal ini importir pakaian bekas impor ilegal yang sebenarnya berandil besar ketimbang para seller yang basisnya juga merupakan UMKM.

“Importir produsen besar ini yang ingin dibasmi. Kalau membandel diberikan denda, mereka mungkin masih bisa membayar denda Rp 5 miliar, tapi kalau urusannya pidana bisa dihukum hingga 5 tahun. Meski itu bukan ranah kami, tapi kami berharap hal itu bisa ditegakkan,” kata Hanung.

Dia juga menekankan bahwa identifikasi keyword (kata kunci) dalam mesin pencari terkait thrifting pakaian bekas impor ilegal di platform e-commerce bisa menjadi cara khusus untuk menemukan para pelaku thrifting yang membandel sehingga bisa segera ditindak dan diatasi.

“Memang tidak mungkin 100% hilang. Setidaknya ini sudah berkurang minggu depan. KemenKopUKM juga bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bareskrim bekerja sama dalam menindak hal ini,” kata dia.

Pemerintah bersama e-commerce akan terus melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Presiden Jokowi. Jika tidak ada tindak lanjut dari e-commerce maupun importir pakaian bekas impor ilegal, pemerintah akan melibatkan penegak hukum. “Untuk seterusnya, kita minta arahan dari Pak Menteri Koperasi dan UKM untuk evaluasi tingkat lanjut,” tutur Hanung.

Editor: Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS