JAKARTA, investor.id - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% sampai 5,7% dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Target ini dinilai akan menjadi tantangan bagi pemerintah, apalagi tahun 2024 juga menjadi tahun politik.

“Kalau melihat dari periode tahun transisi politik seperti di tahun 2014 dan 2019, kita melihat adanya tren di mana pertumbuhan ekonomi justru mengalami penyesuaian ke bawah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Investor Daily, Selasa (21/2/2023).

Yusuf berpendapat bila melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang diperkirakan mencapai 5,3%, maka hal yang sama juga akan terjadi pada 2024.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%, lebih rendah dari pertumbuhan pada 2013 yang sebesar 5,78%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,02%, lebih rendah dari tahun 2018 yang sebesar 5,17%.

Apalagi dilihat lebih dalam masih ada faktor menantang dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa tumbuh lebih tinggi. Misalnya, dari sisi industri manufaktur merupakan sektor yang mempunyai proporsi cukup besar dalam angka pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri manufaktur selalu berada di bawah level 5%.

“Sehingga ini akan menjadi cukup menantang jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi untuk bisa mencapai batas atas target (5,7%),” kata Yusuf.

Oleh karena itu, jelas dia, harus ada sektor lapangan usaha lain yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional misalnya perdagangan. Tetapi upaya mendorong perdagangan juga bergantung pada daya beli masyarakat.

“Tentu juga akan sangat dipengaruhi apakah daya beli terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah itu sudah meningkat setelah mengalami perlambatan selama pandemi di 3 tahun ke belakang,” kata Yusuf.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bila pertumbuhan ekonomi nasional masih di kisaran 5% maka pemerintah akan kesulitan menjadi negara maju. “Setidaknya butuh rata-rata pertumbuhan 7% untuk bisa loncat menjadi negara maju,” kata Bhima.

Dia mengatakan untuk skala negara berkembang, Indonesia juga bersaing dengan negara-negara di kawasan. Misalnya ekonomi Vietnam yang pada 2022 tumbuh 8%, kemudian Malaysia yang rebound 8,7%. Selain pertumbuhan yang cenderung tertinggal, Indonesia mengalami deindustrialisasi prematur yang terjadi secara konsisten. Hal ini terlihat dengan porsi industri nonmigas di 16,4% per 2022, turun dari prapandemi tahun 2019 di angka 17,5%.

“Jadi bukan hanya soal angka pertumbuhan, secara struktur juga rapuh. Kita hanya tumbuh andalkan booming harga komoditas, yang diperkirakan tahun ini bakal melandai. Kalau batubara dan minyak kelapa sawit tidak lagi berjaya, bisa gawat motor pertumbuhan,” pungkas Bhima. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dapat berada pada kisaran 5,3% sampai 5,7%. Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah akan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Pemerintah akan mengambil langkah antisipatif agar resiliensi pertumbuhan ekonomi terjaga yang dilakukan melalui implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Pertumbuhan  konsumsi dan investasi menjadi penting dan tahun 2024 ini adalah tahun krusial terkait bonus demografi dan untuk lepas dari middle income trap,” tandas Airlangga

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS