MALANG, Investor.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung kebijakan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melarang kegiatan buka bersama (buber) puasa para pejabatan pemerintahan dengan menggunakan anggaran negara, apalagi acara digelar di hotel mewah.

Presiden Joko Widodo sebelunya telah mengeluarkan arahan larangan buka puasa bersama bagi pejabat pemerintah maupun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama ramadhan 1444 Hijriah. Arahan ini sempat menjadi polemik di masyarakat. 

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi mengatakan, PBNU tidak melarang adanya buka bersama yang dilakukan pejabat selama momen puasa ramadhan. Namun, dirinya mendukung arahan Presiden Joko Widodo yang melarang buka bersama tersebut ditujukan agar para pejabat tidak menggunakan dana anggaran negara.

"Ya , kita setuju jika dimaksudkan untuk menghemat anggaran negara agar tidak dihamburkan dalam buka bersama mewah di hotel yang dinikmati sesama orang kaya,"kata Gus Fahrur sapaan akrabnya, kepada Beritasatu.com, Jum'at (24/3/2023).

Menurut Gus Fahrur, selama momen ramadhan, para pejabat lebih baik menggelar buka bersama di kantornya masing-masing dengan cara sederhana dan mandiri sebagai upaya untuk membangun kebersamaan antar pegawai. Ia menilai akan menjadi tidak baik, jika momen ramadhan dilarang untuk berkumpul.

Baca juga: Presiden Tiadakan Buka Puasa Bersama di Kalangan Pejabat dan Pegawai Pemerintahan

"Namun jika dilakukan di kantor untuk membangun kebersamaan saya kira perlu dipertimbangkan, agar ada kesempatan berbagi bersama dalam momen puasa. Tentu saja secara sederhana dan mandiri sepanjang dilakukan secara wajar dan tidak mengganggu jam kerja atau tugas di kantornya,"tandasnya.

Gus Fahrur pun juga mengkritik pemerintah yang secara tiba-tiba melarang kumpul-kumpul selama ramadhan. "Bukankah selama ini, para pejabat dan pemerintah sering mengadakan jamuan rapat atau perayaan dan peringatan hari tertentu bersama. Tentu tidak baik jika momen buka puasa ramadhan kok tiba - tiba dilarang berkumpul," cetus Gus Fahrur.

Untuk itu, kata dia, daripada pejabat berbagi makanan di hotel, akan lebih baik para pejabat mengganti acara kegiatan buka bersamanya secara sederhana dengan memberikan donasi makanan ke masjid, panti asuhan, pesantren, dan lembaga pendidikan agama atau membagikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Begini Aturan Berbuka Puasa di KRL

"Intinya tidak dilarang secara mutlak, namun dilakukan secara sederhana atau dalam bentuk pembagian makanan ke masyarakat yang membutuhkan," terangnya.

Gus Fahrur menambahkan berbagi makanan itu ajaran sunah, karena bulan ramadhan adalah saat yang paling tepat untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Namun tidak harus di hotel yang kadang -kadang malah membuat orang sibuk makan dan lupa shalat berjamaah.

"Sebaiknya dalam bentuk sederhana di rumah bersama tetangga atau dibagikan ke masjid , panti asuhan , pesantren atau lainnya," tandasnya.

Ia pun menilai, arahan Presiden melalui surat yang dikeluarkan Mensesneg soal larangan buka puasa bersama itu tidak perlu dicabut, sebab sudah dijelaskan oleh Mensesneg Pramono Anung.

"Tidak juga (tidak perlu dicabut,red), karena sudah diluruskan secara resmi oleh Pramono Anung. Yang membuat surat sudah memberi penjelasan, saya kira cukup jelas tinggal disosialisasikan saja agar pejabat bekerja melayani masyarakat, tidak sibuk buka bersama, kayak kurang kerjaan," terangnya.

Editor: Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS