JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pungujian Undang-Undang (UU) No. 42/ 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak. MK mengabulkan pemilu diselenggarakan secara serentak mulai Pemilu 2019.

Ketua MK Hamdan Zoelva menuturkan, digelarnya pemilu serentak pada 2019 sudah diputus oleh majelis dengan pertimbangan agar DPR RI dan pemerintah dapat menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilpres lebih komprehensif. Lagipula, jika dilakukan pada saat sekarang ini dapat mengganggu tahapan pemilu.

“Amar putusan untuk Pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Menolak permohonan pemohon selebihnya,” kata Hamdan Zoelva saat pembacaan putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta, Kamis (23/1).

MK menegaskan, yang dimaksud pemilu adalah pemilihan untuk anggota DPR, DPD, DPRD, dan pilpres yang dilakukan secara serentak.Hal ini dimaksudkan agar memberi kemudahan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara efisien termasuk juga memperkecil risiko konflik horizontal, dan demi efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.

Putusan dijatuhkan tidak secara bulat sebab, hakim konstitusi Maria Farida Indrarti menyatakan dissenting opinion. Maria beralasan, adanya putusan itu menggambarkan MK tidak konsisten karena, MK pernah menolak perkara tersebut.

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di https://subscribe.investor.id

Editor: Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS