Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

KPK Periksa Direktur Pelayanan Haji

Kamis, 5 Juni 2014 | 12:15 WIB
Oleh Rizky Amelia

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Sri Ilham Lubis terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013 di Kementerian Agama.

Ilham bakal diperiksa untuk tersangka, yang tak lain adalah atasannya, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA). "Benar, Sri Ilham Lubis diperiksa untuk SDA," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (5/6).

Selain Ilham, KPK turut pula memanggil mantan Kepala Sud Direktorat Biaya Penyelenggaraan Haji, Sekretariat Ditjen Pelayanaan haji dan umroh Khazan Faozi dan Kepala Sub Direktorat Dokumen dan Perlengkapan Haji dalam negeri Kementerian Agama Suryo Panilih.

Para saksi-saksi itu, kata Priharsa diperiksa karena dianggap mengetahui informasi soal penyelenggaraan haji 2012/2013 yang diduga dikorupsi.

Dalam kasus dugaan korupsi itu, SDA telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Korupsi diduga terjadi hampir di seluruh elemen penyelenggaraan haji. Di antaranya dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, pengadaan dan pengadaan transportasi. Modusnya adalah dengan menggelembungkan anggaran sekaligus mengubah spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak.

Sebagai Menteri Agama, Suryadharma diduga telah menyalahgunakan sisa kuota haji. Sisa kuota haji tersebut dipakai oleh keluarga, kolega dan anggota DPR.

Dana yang dikucurkan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013 melebihi Rp 1 triliun. Dana itu merupakan gabungan dari APBN dan masyarakat. Ihwal kerugian negara, KPK masih melakukan penghitungan. (b1/gor)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN