Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya saat membuka acara di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (9/6/2022)

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya saat membuka acara di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (9/6/2022)

Apeksi: Penghapusan Tenaga Honorer Memberatkan Pemda

Minggu, 12 Juni 2022 | 11:42 WIB
Vento Saudaie (redaksi@investor.id)

BOGOR, Investor.id -  Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang larangan tenaga honorer pada instansi pemerintah mulai 2023. Karena, kebijakan tersebut berdampak bagi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah masih membutuhkan waktu lebih untuk menerapkan kebijakan tersebut. Apeksi juga memberikan masukan untuk terlebih dahulu memetakan secara menyeluruh terkait analisis jabatan dan kebutuhan semua daerah.

Advertisement

Baca juga: Menteri Tjahjo: Tenaga Honorer Bisa Dipekerjakan dengan Pola Outsourcing

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya mengatakan, para wali kota se-tanah air memberikan poin-poin masukan kepada pemerintah pusat agar penghapusan tenaga honorer ini dilakukan secara cermat.

"Kami para wali kota sangat memberikan atensi terhadap isu ini. Jangan sampai pelayanan publik lumpuh. Jangan sampai ada pengangguran massal di kota-kota seluruh Indonesia," ungkap Bima Arya dalam rilisnya, Sabtu (11/6/2022).

Selama ini, kata Bima, banyak persoalan terkait dengan rekrutmen pegawai. "Kebutuhan daerah tidak sinkron dengan pola rekrutmen dari pusat. Penganggaran masih belum terkoordinasi dengan baik. Karena itu, kami tidak bisa dipaksakan, apabila ditargetkan pemerintah pusat bahwa tidak ada lagi honorer di 2023. Tidak bisa," jelas Bima.

Apeksi, lanjut Bima, memberikan masukan untuk dilakukan pemetaan secara menyeluruh terkait dengan analisis jabatan dan kebutuhan di semua daerah.

"Sehingga bisa diketahui kebutuhan setiap daerah seperti apa. Penganggarannya bagaimana. Dari situ bisa terlihat bagaimana tahapannya. Dan sepertinya kemungkinan besar tidak mungkin semua selesai pada 2023," kata Wali Kota Bogor ini.

Bima menambahkan, beberapa regulasi yang ada harus dikaji kembali, khususnya terkait dengan posisi strategis, seperti Dishub, Pol PP, damkar, dan lain sebagainya. Jadi outsourcing itu bukan terbatas pada petugas kebersihan, cleaning service, dan sebagainya. Tetapi juga pada posisi lain. Ini yg dimaksud regulasi yang barangkali bisa dikaji untuk bisa mengatasi persoalan yang ada," katanya.

Senada dengan Bima Arya, Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan waktu terkait penghapusan tenaga honorer. "Kalau penghapusan honorer dipatok harus 2023, itu akan terjadi 'kiamat kecil' bagi pemerintah daerah," tandasnya.

Baca juga: Kemendagri: Penjabat Kepala Daerah Diisi PNS

Fasha menyatakan, penghapusan harus dilakukan secara bertahap dengan ketentuan yang jelas. "Misalnya 2023 kita hapus 100, tapi kami harus merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 100 juga," ujar Fasha.

Kemudian, perekrutan PPPK harus mendahulukan honorer yang ada di daerah masing-masing. "Apabila sistem penggantian PPPK nanti dilaksanakan oleh APBD masing-masing pemerintah daerah, didahulukan adalah tenaga-tenaga honorer yang ada di daerah masing-masing. Jangan sampai masing-masing kota menganggarkan penggajian lewat APBD, tapi yang masuk tenaga PPPK yang berasal dari kabupaten kota di luar daerah tersebut. Perlu regulasi khusus," pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023. Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu telah diundangkan pada 31 Mei 2022.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN