Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wagub DKI Jakarta AhmadRiza Patria (Ariza). Sumber: BSTV

Wagub DKI Jakarta AhmadRiza Patria (Ariza). Sumber: BSTV

Ariza: Normalisasi Sungai Terkendala Sengketa dan Anggaran Pembebasan Lahan

Sabtu, 6 Maret 2021 | 11:05 WIB
Yustinus Paat

JAKARTA, investor.id  – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa penyebab utama lambannya program normalisasi sungai selama ini karena masalah pembebasan lahan. Dari masalah pembebasan lahan ini, kata Ariza, terdapat 2 kendala utama yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta, yakni sengketa lahan dan anggarannya.

“Membebaskan lahan tuh banyak masalahnya, satu masalahanya, adalah banyak yang bersengketa, masih di pengadilan,” ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat malam (5/3/2021).

Karena itu, kata Ariza, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu untuk mengikuti proses hukum di pengadilan. Ketika sengketanya berada di pengadilan, maka Pemprov DKI tidak mungkin bisa intervensi lagi.

“Perlu waktu, kita kan negara hukum. Ada yang menggungat dan sebagainya, ada yang intervensi, ke pengadilan terjadi gugat mengguat, kan biasa masalah sengketa terjadi seperti itu,” tandas dia.

Selain masalah sengketa lahan, kata Ariza, kendala lain adalah anggaran Pemprov DKI Jakarta yang terbatas. Menurut Ariza, pembebasan lahan membutuh anggaran yang besar dan bisa lebih besar dari anggaran konstruksinya.

“Kedua masalah anggarannya. Kami kan punya keterbatasan, apakah tidak serius? Lebih dari seirus, bahkan lebih dari 20 persen anggaran belanja modal kita manfaatkan untuk banjir,” ungkap Ariza.

Ariza mencontohkan, Pemprov DKI membutuhkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung dalam rangka menjalankan program normalisasi hingga Tahun 2024. Hal ini, kata Ariza, berbeba jauh dengan anggaran untuk sheetpile yang nilainya sebesar Rp 370 miliar.

“Jadi, pembebasan lahannya lebih dari Rp 5 triliun. Kalau buat sheetpile-nya kita hitung cuman Rp 370 miliar. Jauh sekali perbandingannya, bikin sheetpile-nya jauh lebih murah daripada membebaskan lahannya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Ariza mengatakan, pembebasan lahan di Jakarta juga tidak bisa disamakan dengan pembebasan di daerah lain. Menurut Ariza, tanah-tanah di Jakarta tidak murah seperti tanah-tanah di luar Jakarta sehingga untuk membebaskan lahan membutuhkan anggaran besar.

“Pembebasan lahan tidak murah. Bebaskan lahan di Jakarta dengan di Ciawi di Sukabumi ya beda. Bebaskan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi kurang lebih Rp 1,3 triliun. Itu sudah dapat waduk besar. Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta ya tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 nggak kurang Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai-sungai yang lain,” pungkas Ariza.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN