Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Bawaslu Tolak Laporan Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto

(gor/ant), Rabu, 6 Februari 2019 | 08:18 WIB

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu kampanye di luar jadwal yang dilakukan Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan yang disiarkan stasiun televisi swasta.

“Laporan dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan dalam siding pendahuluan di Jakarta, Senin (4/2).

Bawaslu menilai laporan yang diajukan Tim Hukum Kebangkitan Indonesia Baru itu hanya memenuhi unsur formal. Namun, tidak memenuhi unsur materiil sebab masalah kampanye di luar jadwal merupakan kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pewakilan Tim Hukum Kebangkitan Indonesia Baru, Benny Hutabarat, menyatakan , pihaknya kecewa karena laporan yang diajukan pihaknya bukan hanya soal kampanye di luar jadwal, melainkan juga terkait dengan pelanggaran aturan rapat umum dan kampanye melalui media elektronik. Namun, dia dapat menerima proses yang dilakukan di Bawaslu tersebut.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum yang kini telah dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu. “Proses di Gakkumdu masih berjalan, ini belum selesai. Penegakan hukum pidananya di Gakkumdu terus kami kawal. Kami tetap berkeyakinan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal,” kata Benny.

Sebelumnya, Prabowo melakukan pidato kebangsaan yang disiarkan stasiun televisi swasta dengan menjabarkan program serta visi dan misinya. Menurut aturan, metode kampanye di media baru boleh dilakukan pada tanggal 21 hari menjelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret s.d. 13 April 2019.

Revisi UU ITE

Koordinator jur u bicara Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, capres nomor urut 02 bertekad untuk mendorong revisi Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setelah terpilih jadi presiden dan wakil presiden. Sebab, UU ITE banyak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan.

Menurut Dahnil seharusnya setiap UU itu menjadi warning, rambu-rambu seperti apa idealnya moral masyarakat, pengaturan masyarakat terhadap suatu peristiwa.

“Saya ingin sampaikan Prabowo-Sandi terkait komitmen kami untuk mendorong revisi UU ITE. UU itu tak boleh disalahgunakan penguasa,” kata Dahnil di Media Center Prabowo- Sandiaga, Senin (4/2).

Dalam konteks UU ITE, Dahnil menyebut pertama pasal karet terutama pasal 27 (3) dan pasal 28 (2). Untuk menjerat pelaku pelanggaran, pasal itu yang banyak dikenakan. (b1)

BAGIKAN