Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jiwasraya

Jiwasraya

Berkas Perkara 13 MI Tersangka Kasus Jiwasraya Dinyatakan Lengkap

Sabtu, 20 Februari 2021 | 00:38 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id – Berkas perkara 13 tersangka korporasi perusahaan manajer investasi (MI) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinyatakan lengkap (P-21). Ke-13 tersangka korporasi yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 12,15 triliun itu adalah PT DMI/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MDI/MCM, PT PAM, PT MAM, PT MAM, PT GAPC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TFII, dan PT SAM.

"Hari ini Jumat 19 Februari 2021, Tim Jaksa P-16 pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyatakan bahwa 13 berkas perkara atas nama tersangka korporasi perusahaan MI dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengelola keuangan dan dana investasi Asuransi Jiwasraya dinyatakan lengkap (P-21)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejakasaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Jumat (19/2) malam.

Menurut Leonard, setelah 13 berkas perkara atas tersangka korporasi dinyatakan lengkap, proses masih akan berlanjut. Tim Jaksa Penyidik bakal menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Peran 13 MI

Kapuspenkum Kejagung membeberkan peran para MI dalam perkara tersebut. Pertama, 13 MI tersangka korporasi itu diduga telah bekerja sama dengan sejumlah tersangka individu. Kerja sama dilakukan bersama Joko Hartono Tirto selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui Hendrisman Rahim selaku Dirut Jiwasraya, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan Jiwasraya, serta Syahmirwan selaku General Manager Produksi dan Keuangan Jiwasraya.

Kemudian sejumlah tersangka korporasi tersebut diduga membentuk produk reksa dana khusus untuk Jiwasraya. "Produk itu dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana Jiwasraya, yang dapat dikendalikan Joko Hartono Tirto selaku pihak terafiliasi Heru Hidayat," tutur Leonard.

Persekongkolan itu, kata Leonard, bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Juga Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kapuspenkum menjelaskan,  peran kedua, Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo menyetujui analisis subscription reksa dana yang dikelola 13 MI tersangka korporasi. Persetujuan itu diketahui dalam nota intern kantor pusat (NIKP) yang disusun Agustin Widhiastuti selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Jiwasraya, meskipun diketahui bahwa NIKP disusun secara formalitas dan tidak profesional.

Hal itu pun, menurut Leonard, bertentangan dengan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Juga Pasal 58 POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Leonard mengungkapkan, peran ketiga, 13 MI tersangka korporasi telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying produk reksa dana milik Jiwasraya yang dikelola para terdakwa. Instrumen investas itu kemudian dikendalikan Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto, Piter Rasiman, dan Moudy Mangkey.

Kapuspenkum menegaskan, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 11, angka 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lalu Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b POJK Nomor 43 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Juga Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peran keempat, kata Leonard, ke-13 MI tersangka korporasi membeli saham-saham  underlying reksa dana milik Jiwasraya yang dikelola para terdakwa. Padahal, saham-saham tersebut berisiko atau tidak likuid.

"Pada akhirnya transaksi tersebut  tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan Jiwasraya. Itu bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Direksi Jiwasraya Nomor 280.a.SK.U.1212 tentang Pedoman Investasi Jiwasraya," ujar Leonard.

Rp 12,15 Triliun

Kapuspenkum Kejagung juga memaparkan nilai kerugian negara dari perkara tipikor pada pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif 2008-2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, kerugian negara mencapai Rp 12,15 triliun.

Pasal yang diterapkan terhadap para tersangka korporasi yaitu, pertama, sangkaan primer berupa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun sangkaan subsider yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Pasal sangkaan kedua yang bersifat primer adalah Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan subsidernya Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," papar Kapuspenkum Kejagung.

 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN