Menu
Sign in
@ Contact
Search
Logo BKKBN

Logo BKKBN

BKKBN Ikut Perkuat Kurikulum Kependudukan di Sekolah

Jumat, 29 Juli 2022 | 16:00 WIB
Fatima Bona (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memperkuat  program kurikulum kependudukan di sekolah, menyongsong bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada 2045. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)  Indonesia unggul.   

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, melalui  kurikulum kependudukan, BKKBN berharap anak Indonesia dapat memahami pentingnya wawasan kependudukan sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan. 

Bonivasius menuturkan berdasarkan sensus penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa, namun sebagian tidak memiliki kualitas daya saing. Pertumbuhan penduduk yang cepat juga akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya tampung lingkungan. 

“Oleh karena itu BKKBN melaksanakan pendidikan kependudukan untuk membantu masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan melalui jalur formal, khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah diimplementasikan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK),” kata Bonivasius dalam keterangan pers tertulis, Jumat (29/7/2022).

Sebagaimana diketahui, hal tersebut menggemukan Bonivasius dalam webinar dengan tema Orientasi Pengintegrasian Materi Kependudukan ke Dalam Kurikulum Sekolah yang diikuti oleh seribu peserta. Para pesertanya terdiri dari guru hingga kepala sekolah dari Sabang-Merauke pada Kamis (28/07/2022).

Bonivasius menjelaskan, saat ini sudah sudah ada 921 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)  di seluruh Indonesia. Perinciannya adalah 80 Sekolah Dasar (SD), 389 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 452 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Materi terkait kependudukan, kata Bonivasius harus diberikan secara berjenjang. Misalkan pada tingkatan SD,  anak harus diajari mengenai pola gizi seimbang lewat program isi piringku atau lewat kegiatan yang mengedukasi lainnya terkait stunting.

“Salah satu caranya dengan kegiatan kesiswaan kemudian kegiatan budaya serta peningkatan literasi kependudukan melalui pojok kependudukan. Harapannya pemahaman isu kependudukan akan terinternalisasi pada diri siswa dan akan menjadi pilihan-pilihan dalam merencanakan hidupnya di masa depan,” ujarnya.

Bonivasius pun mengajak seluruh sekolah di Indonesia untuk bergabung dalam  SSK. Syaratnya adalah memiliki tiga orang guru yang telah mengikuti orientasi kependudukan, memiliki tiga dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran terkait kependudukan.  Syarat terakhir adalah terlaksana dua kali pertemuan dalam rangka koordinasi dan penguatan Sekolah Siaga Kependudukan. 

“Sekolah yang telah ditetapkan sebagai SSK diharapkan terus mengembangkan inovasi melalui kegiatan, penguatan, dan pengembangan SSK baik di internal maupun eksternal organisasi guru,” tuturnya.

Selain itu, sekolah juga menyediakan tempat konseling melalui Pojok Kependudukan sebagai pusat informasi siswa dan menjadi media konsultasi terkait isu-isu kependudukan yang meliputi pencegahan stunting, bahaya menikah dini, jarak usia melahirkan yang dikemas dengan menarik oleh guru.

“Terakhir kegiatan kesiswaan soal kependudukan. Kalau dimungkinkan semua bisa dimasukan unsur mau di OSIS, rohani keagamaan, PMR, Paskibra bisa dimasukan isu kependudukan. Jadi tidak hanya di kelas tapi di luar kelas juga masuk dalam isu kependudukan,”  ucapnya. 

Sementara itu,  guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari SMPN 3 Parompong Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Enung Khodijah mengatakan sebagai seorang guru PPKn, materi yang diajarkan kerap berkaitan dengan permasalahan bangsa baik secara sosial, kenegaraan, isu lokal dan nasional.

Enung pun selalu menanamkan pola pikir kepada siswanya untuk cinta Tanah Air dan menjadikan mereka sebagai bagian dari penduduk Indonesia. “Saya sendiri guru PPKn banyak hal yang menggerus tata nilai terkait perkembangan sikap. Jadi dengan penduduk banyak, karakter yang tidak sesuai dengan kodrat ini merupakan tantangan,” ujar Enung.

Enung melanjutkan, langkah integrasi kependudukan adalah menganalisis materi kependudukan dengan materi mata pelajaran, pengembangan silabus, lalu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kinerja peserta didik (LKPD), dan asesmen. “Ruang lingkup materi adalah kependudukan terdiri dari dinamika kependudukan dan pembangunan, jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk, potensi penduduk, dinamika umur, pertumbuhan penduduk Indonesia,” tutupnya

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com